JAKARTA, RP-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah berusaha agar masyarakat Papua merasakan pembangunan melalui pendekatan kesejahteraan. Namun, hal tersebut terkendala praktik korupsi.
“Dana untuk (pembangunan di) Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya disana,” ujar Mahfud dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 3 Desember 2020.
Tindakan kotor itu mengorbankan masyarakat. Mereka tidak dapat merasakan pembangunan yang bersumber dari uang rakyat.
Pernyataan itu disampaikan merespons kondisi Papua saat ini. Termasuk gerakan makar yang dideklarasikan Benny Wenda.
Namun, Mahfud meminta masyarakat tak khawatir. Pemerintah tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus (Otsus) Papua.
Salah satu poin yang akan diatur terkait penambahan dana otsus dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Hal tersebut akan menambah kesejahteraan masyarakat di sana.
“Itu yang nantinya mulai digarap secepatnya sesuai prosedur. Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Itu sikap pemerintah, kebijakan pemerintah,” tutupnya. (rdk)
