JAKARTA, RP – Deklarasi Pemerintahan Papua Barat oleh Benny Wenda disebut tak berdasar. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan syarat pembentukan negara tak dipenuhi dalam deklarasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu.
“Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi negara yang tidak ada dalam faktanya. Negara Papua Barat itu apa?” kata Mahfud melalui keterangan video, Kamis, 3 Desember 2020.
Menurut dia, ada tiga syarat untuk mendeklarasikan negara. Pertama, rakyat yang mengakui kepemimpinan, kemudian wilayah yang dikuasai, serta pemerintahan yang sah.
“Rakyatnya siapa? Dia (Benny) memberontak. Wilayahnya kita menguasai. Pemerintah siapa yang mengakui dia pemerintah, orang Papua sendiri tidak juga mengakui,” ujar Mahfud.
Selain itu, syarat lain negara yang diakui adalah tergabung dengan organisasi internasional. Mahfud menyebut tak ada negara yang mengakui deklarasi Benny selain Vanuatu, negara kecil di Pasifik.
Pengakuan itu tak sebanding dengan Indonesia yang diakui oleh negara-negara besar. Hal tersebut mempertegas negara khayalan Benny.
“Kedua, kenapa dia negara ilusi? Papua itu melalui referendum tahun 1969 sudah final dan sah menjadi bagian NKRI,” kata dia.
Referendum itu, kata Mahfud, disahkan Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Papua tak masuk dalam Komite 24 PBB, yakni wilayah yang dianggap memiliki peluang untuk mandiri dan merdeka.
Di sisi lain, Mahfud menyebut narapidana seperti Benny tak punya kewenangan membentuk negara. Benny dijatuhi hukuman 15 tahun dan lari dari Indonesia.
Buronan itu tak memiliki kewarganegaraan karena sudah dicabut pemerintah Indonesia. Sementara itu, saat ini Benny berada di Inggris sebagai tamu, bukan warga negara.
“Lalu bagaimana dia memimpin negaranya. Itu yang saya katakan negara ilusi yang dia bangun,” tegas Mahfud.
Dia mengimbau masyarakat tak perlu takut atas deklarasi sepihak itu. Terlebih, deklarasi dilakukan melalui Twitter. “Tidak perlu panik,” ujar Mahfud. (rdk)
