JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN ) merupakan suatu kewajiban dan tanggungjawab bagi Pejabat Eselon II dan III di Lingkup Pemerintahan.
Hal itu disampaikan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi, dalam arahannya pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Dok II, Jayapura, Senin (8/4/19).
LHKPN di lingkup Pemprov Papua mengalami kenaikan yang signifikan. Jika sebelumnya LHKPN baru mencapai 60%, tapi kini telah mencapai 98%.
Sekda menjelaskan, sebagaimana laporan yang disampaikan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua Elly F Auri, SE, MM, bahwa ada satu grafik positif, dimana LHKPN di lingkup Pemprov Papua telah mencapai 98 persen dari sebelumnya 60 persen.
“Artinya kesadaran kita didalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang telah dicanangkan dan telah dilaksanakan dibawah koordinasi dan bimbingan KPK sejak tahun 2016 hingga kini ada grafik yang cukup memuaskan,” katanya.
Sekda mengatakan, beberapa waktu yang lalu ia memimpin rapat terkait LHKPN setiap ASN, pejabat politik, Gubernur dan Wagub sudah memberikan LHKPN secara bertahap.
Menurutnya, ada beberapa komponen yang menjadi catatan penting yakni para pejabat eselon II, III dan juga Pokja di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua serta para Bendahara Pengeluaran diwajibkan memberikan LHKPN.(berti)
