JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Perwakilan korban banjir bandang Sentani mendatangi DPR Papua, guna menyampaikan asprasi. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, didampingi dua anggota Komisi I yakni Ronald R. Engko dan John Wilil di ruang pertemuan Wakil Ketua I DPR Papua, Jumat (26/7/19).
Usai pertemuan, Tan Wie Long mengatakan, pihaknya menerima aspirasi penghuni KPR Gloria Nauli di jalan RSUD Yowari Kabupaten Jayapura. Ada enam orang perwakilan warga KPR yang menyampaikan aspirasinya ke pihaknya.
“Aspirasi mereka berkaitan tentang peristiwa banjir bandang lalu. Di KPR itu sekitar 20 KK yang menjadi korban. Rumah mereka rusak, harta mereka juga tdk ada lagi dan ada korban jiwa,” kata Tan sapaan akrab dari Politisi Partai Golkar itu.
Dikatakan, warga menyampaikan ada sejumlah tagihan kredit dari Bank BTN dan para korban ini merasa keberatan, karena rumah sudah hancur, sudah tidak ada. Harta benda mereka juga lenyap, bahkan ada korban jiwa kini mereka ditagih lagi kredit KPR itu.
“Jadi itu yang mereka sampaikan ke kami. Kedua, terkait aspirasi ini sesungguhnya sudah di sampaikan ke Pemkab Jayapura, tetapi hingga kini belum ada kepastian dan kejelasan seperti apa tindaklanjut pemkab terhadap para korban ini,” jelasnya.
Aspirasi lain lanjutnya, sesuai dengan informasi yang mereka dapat di media massa, ada bantuan kepada para korban tapi mereka sama sekali tidak terima bantuan itu. Selain itu Dinsos Kabupaten Jayapura menyampaikan jika setelah kejadian akan ada santunan Rp 10 ribu perhari kepada keluarga korban untuk uang lauk pauk selama dua bulan tapi mereka juga tidak terima.
“Mereka merasa sebagai warga, sudah jatuh, tertimpa tangga, terinjak-injak lagi dan mereka meminta kami DPRP membantu mereka mencari keadilan,” ujar Tan Wie Long.
Tan mengakatakan, setelah pihaknya terima aspirasi ini, akan menyimpulkan dan menentukan langkah. Akan jadwalkan undang REI, developer, Pemkab Jayapura, keluarga korban dan bank penjamin kredit untuk membicarakan ini dan mencari solusi bersama, agar masyarakat yang mendiami rumah-rumah KPR itu tidak merasa dirugikan, karena mereka merasa sudah menjadi korban, rumah sudah tidak ada, harta benda mereka hilang bahkan ada korban jiwa tetapi mereka masih ditagih kredit mereka setiap bulan.
“Ini yang akan kami coba tindaklanjuti dalam pertemuan bersama. Mencari tahu duduk masalahnya, solusinya seperti apa dan akan kami minta Bank BTN memberikan jaminan kredit ini mestinya ada sebuah kebijakan,” ucapnya.
Menurutnya, bencana ini datang tidak terduga, dan ini bencana secara provinsi. Ini yang perlu diberikan kepastian tentang hak-hak masyarakat seperti apa.
“Kami pun berharap tidak hanya warga KPR itu, warga lain korban banjir yang merasa dirugikan silahkan sampaikan aspirasi mereka ke kami dan kami selalu siap menjembatani,” tutup Tan Wie Long. (tiara)
