NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Komisi V DPR Papua Tolak Kebijakan Guru PNS Ditarik dari Sekolah Swasta Mimika – Reportase Papua

Komisi V DPR Papua Tolak Kebijakan Guru PNS Ditarik dari Sekolah Swasta Mimika

Foto : Natan Pahabol (Foto Tiara).
banner 120x600

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Adanya kebijakan Dinas Pendidikan Mimika, yang mau menarik para guru PNS dari sekolah swasta, ditanggapi Komisi V DPR Papua. Bahkan Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan, tidak setuju jika para guru PNS di sekolah swasta ditarik, seperti yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, Komisi V DPR Papua mendengar penarikan guru-guru ASN di sekolah yayasan. Padahal sekolah yayasan banyak berjasa bagi pendidikan Papua.

Apalagi ujar Natan, sebelumnya sekolah-sekolah yayasan ini membayar gaji dan tunjangan gurunya sendiri. Namun pada tahun 1980-an mulai terjadi masalah dalam manajemen yayasan, sehingga disinilah menyebabkan tenaga pengajar sekolah swasta berkurang.

“Pemerintah kemudian memberi tenaga guru PNS mengajar di sekolah swasta. Namun saya belum tahu apakah ini ada peraturan menteri atau tidak, sehingga kini guru PNS akan ditarik dari sekolah yayasan,” kata Natan Pahabol, Selasa (23/7/19).

Menurutnya, jika guru PNS ditarik dari sekolah swasta, maka dunia pendidikan Papua akan gelap gulita karena lebih banyak sekolah swasta di Papua. Pendidkan akan terhambat.

“Sekarang ini lebih banyak sekolah yayasan. Kini yayasan tidak punya guru, mereka hanya punya fasilitas. Guru milik pemerintah. Kalau ini berlaku di Papua, maka ini ancaman untuk sekolah swasta di Papua,” tandas Natan.

Dikatakan, jika pemerintah menarik guru PNS dari sekolah swasta, secara tidak langsung ini sama saja menciptakan persaingan tidak sehat. Sekolah negeri jalan dengan fasilitas dan guru memadai, sementara sekolah swasta jalan tidak maksimal.

Untuk itu kata Natan, pihaknya minta gubernur Papua perlu mengintervensi masalah pendidikan di Papua. Segera melakukan evaluasi. Komisi V juga akan mengundang para pengurus yayasan YPPK, YPK, YPGI dan lainnya bersama kepala sekolah swasta juga dinas pendidikan untuk menjelaskan bagaimana dampak penarikan guru PNS dari sekolah swasta.

“Kami rencana akan turun ke Timika untuk bertemu bupati dan kadisnya. Apa masalahnya sehingga akan ditarik guru PNS dari sekolah swasta,” pungkasnya. (Tiara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *