JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan melakukan pertemuan dengan Kepalah sekolah dan perwakilan guru dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom membahas tentang hak para guru yang sampai hari ini belum ada kepastian dalam pembayaran hak-haknya.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPR Papua dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy beserta anggota Komisi V diantaranya, Natan Pahabol, Nioluen Kotouki, Yohanis Ronsumbre dan Frits Tabo juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, Rabu (20/2/19).
Hanya saja, belum ada kepastian dari hasil pertemuan itu. Padahal para pendidik ini, ingin dari hasil pertemuan itu ada titik terang agar ada jalan keluar untuk kelanjutan nasib mereka.
“Jadi saya meminta bukan saja kepada Pemerintah Kabupaten Kota yang belum membayar, tapi juga kepada Pemerintah Provinsi segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini, agar diantara kedua bela pihak jangan saling melempar tangung jawab. Jadi harus ada jawaban pasti kepada para guru ini, ” kata Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy kepada Wartawan usai pertemuan di ruang Banggar DPR Pqpua.
Alasan ia mengatakan hal itu, sebab pihaknya takutkan jangan sampai akibat dari permasalahan ini akan terganggu jalannya ujian nasional yang tinggal hanya beberapa bulan kedepan.
“Masalah ini kan tinggal beberapa kabupaten saja yang belum dibayarkan hak-haknya, jadi kami sarankan alangkah eloknya bila Pemerintah Provinsi memanggil mereka duduk bersama mencari solusi kapan haknya mereka dibayar, sehingga ada sebuah kepastian,” jelasnya.
Namun kata mantan pemain sepak bola Persipura itu, pertemuan hari ini Komisi V akan mencoba berkomunikasi dengan Ketua DPR Papua untuk bagaimana mengundang tim anggaran Provinsi untuk berdiskusi kembali.
“Agar masalah ini jangan berlarut-larut karena persoalan penyerahan proses ini kita Provinsi Papua paling terakhir, jadi mestinya harus lebih siap,tetapi sampai hari ini masalah masih terjadi,” ujarnya.
Pokitisi Partai Hanura itu menambahkan, jika ini menjadi bahan koreksi dan catatan, untuk dibahas secara urgen terkait hak-hak guru. Karena selain itu juga berbicara masalah aset kedepannya seperti apa.
“Jadi masalah hak-hak guru dari beberapa kabupaten kota ini harus cepat direspon oleh pemerintah dan segera selesaikan,”tandas Jack.(tiara)
