JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Komisi III DPR Papua yang membidangi anggaran mempertanyakan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya yang bersumber dari rancangan penerimaan pajak daerah sampai dengan Rp 487,5 miliar.
Pelapor Komisi III DPR Papua, Kristina Luluporo saat sidang APBD Papua belum lama ini mengatakan, anjloknya pendapatan pajak daerah yang tahun sebelumnya Rp 1,1 triliun menjadi Rp 669,9 miliar pada proyeksi tahun 2019, atau turun sebesar 42 persen perlu dijelaskan gubernur Papua.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian gubernur dan jajarannya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah,” kata Kristina belum lama ini.
Menurutnya, data perekonomian provinsi Papua saat ini mengalami pertumbuhan cukup baik. Ini merupakan sinyal yang menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi di Papua berjalan baik.
“Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh juga terhadap meningkatnya potensi pendapatan asli daerah yang dapat digali atau dimaksimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Kristina, Komisi III juga mempertanyakan belanja daerah dalam RAPBD 2019 dianggarkan senilai Rp 13,9 triliun atau turun sebesar 5,36 persen atau senilai Rp 787,6 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
“Jumlah belanja daerah itu terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 6,8 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp 7 miliar,” paparnya.
Istri Walikota Jayapura ini menambahkan, jika secara umum dari sisi pertumbuhan belanja dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemprov Papua tahun 2019, didorong turunnya kelompok belanja dalam Belanja Tidak Langsung.
“Jadi kelompok belanja ini turun sebesar 25,27 persen atau setara Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya atau dari Rp 9,2 triliun menjadi Rp 6,8 triliun,” terangnya.(TIARA)
