JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Tak pernah berada di tempat untuk melayani rakyat, Tokoh Pemuda Kabupaten Tolikara, Benny Kogoya menyoroti kinerja pemerintahan yang saat ini terjadi di Pemerintahan Kabupaten Tolikara.
Bahkan, Benny Kogoya sangat prihatin dengan pelayanan pemerintahan DI Tolikara, dalam hal ini Organisasi Perakat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolikara.
Pasalnya, Pimpinan daerah selama beberapa tahun ini dinilai hanya menghabiskan waktunya di luar Tolikara. Sehingga rakyat merasa dilantarkan karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, begitu pun dengan pembangunan di beberapa bidang.
“Dalam situasi normal saja selalu diluar apalagi di tengah-tengah covid-19, ini menjadi alasan utama,”kata Benny Kogoya dalam pesan singkatnya kepeada Reportase Papua, Jumat (2/9).
Menurut Bennya Kogoya, hari Senin merupakan hari pertama masuk kantor. Dimana bupati dan OPD harus berada ditempat untuk melayani masyarakat.
“Waktu itu pas hari Senin, saya ada keperluan ke kantor bupati, tapi tidak melihat ASN berseragam dan bekerja. Saya cuman ketemu Sekda seorang diri. Sementara OPD lainnya masih di luar daerah, karena kebanyakan dengan bupati menyusun rencana kerja (Renja) 2020 di Hotel Grand Abe hingga berbulan-bulan, malah ini sudah mau setahun Renja di Jayapura bukan di Tolikara,” ungkap Benny Kogoya.
Menurut Benny, dari pada semuanya harus dikerjakan di hotel, kan bisa di kerjakan di Tolikara. Apalagi kantor bupati dibangun sebegitu indah dan megah. Namun sayang, karena kantor bupati itu tidak digunakan. Malah terbengkalai dan tidak terurus sehingga rumput-rumput liar mulai naik
“Dari pada menggunakan hotel, lebih baik membangun gedung yang memadai di Kota Jayapura. Jadi bisa sebagai aset daerah buat lakukan rapat-rapat kerja OPD di kantor perwakilan
Tolikara yang ada di Sentani,” ujarnya.
Padahal kata Benny, OPD mereka bisa bekerja di daerah dan betah. Hanya karena alasan bupati diluar daerah, sehingga koordinasi kerja OPD dan rakyat dikejar sampai di Jayapura hingga ke Jakarta.
“Disisi lain, dengan alasan lampu listrik, air bersih, dan jaringan internet di perumahan dinas belum ada sehingga harus kerja di hotel. Itu menjadi alasan yang di gunakan,” ketusnya.
Padahal ungkap Benny, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI memberikan penilaian dalam pengunaan APBD pemerintah Tolikara Wajar Dengan Pengecualian.
“Semestinya turun lapangan dan di singkronkan jangan hanya memberikan penilaian di atas kertas, sehingga rakyat yang jadi korban pelayanan dan pembangunan karena Tolikara ada indikasi korupsi dana APBD dan beberapa masih dalam Lembaga kemasyarakatan,” bebernya.
Bahkan, Benny Kogoya mempertanyakan kinerja BPK RI Perwakilan Papua ini. Sebab ia menduga ada nilai transaksi jual beli untuk mendapatkan penilaian.
“BPK RI Perwakilan Papua ini diharapkan bisa bekerja jujur dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bukan hanya di Kabupaten Tolikara tapi khususnya di Papua pada umumnya,”harap Benny Kogoya.(Tiara)
