KI Papua Dorong OPD Tingkat Provinsi Bentuk PPID

0
23

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Komisi Informasi (KI) Papua mendorong Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tingkat provinsi untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing badan publiknya.

Pembentukan tersebut bertujuan meningkatkan penilaian pelayanan publik di Papua, yang dalam tahun ini menurut Komisi Informasi setempat, kinerjanya masih sangat rendah.

“Dari pandangan kami setelah dilakukan restrukturisasi birokrasi di Pemprov Papua, dimana dari 52 menjadi 35 OPD, sepertinya belum dibentuk PPID-nya masing-masing instansi”. 

“Mungkin karena itu sampai-sampai penilaian kinerja pelayanan publik menjadi rendah. Makanya, kita minta untuk setiap OPD segera membentuk PPID di instansinya, agar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik bisa dijamin sebagaimana UU No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” terang Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, usai Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Papua 2021, di Gedung Negara, Kota Jayapura, Kamis (18/11/2021).

Pihaknya pun menyoroti keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah provinsi, dimana hanya ada dua OPD Pemprov Papua yang menerima anugerah dari KI Papua. Sementara sisa OPD lainnya, masih ada di zona hitam atau tidak informatif.

“Bagaimana tidak, dari 211 badan publik yang ada di Papua, hanya 42 badan publik yang mengembalikan kuisioner.  Ini berarti tingkat partisipasi di monev keterbukaan informasi yang dilaksanakan mulai Juni 2021 lalu sangat rendah“.

“Kemudian, dari monitoring evaluasi terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi sendiri menunjukan banyak OPD yang tidak informatif atau berada di zona hitam,” kata dia. 

Untuk itu, masih menurut Wilhelmus, dengan adanya penganugerahaan keterbukaan informasi tersebut, setidaknya dapat mendorong badan publik yang ada untuk melakukan pembenahan. Sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. 

Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukun menginstruksikan seluruh OPD untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan publiknya. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya secara maksimal dalam memperoleh informasi pelayanan publik.(win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here