MIMIKA, Reportasepapua.com – Ketua FPHS Tsingwarop Resmi Menerima Rekomendasi dari Direktur Lemasa Untuk Pemekaran Lembaga Adat kampung Tsingwarop (Tsinga, Waa/Banti & Arwanop).
Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Osadevilla tanggal 08 Januari 2020 malam itu Secara Resmi Memberikan dukungan Penuh untuk memberikan rekomendasi Pembentukan Lembaga adat Tsingwarop.
Menurut Odisius Beanal, Direktur Lemasa, Bahwa Posisi LEMASA adalah lembaga Induk, sehingga akan memastikan serta terus memberikan pendampingan sampai Musyawarah Adat dilakukan tanggal 18 Januari 2020 Nanti.
“Yang sedang dipersiapkan oleh FPHS tsingwarop, dan keterangan Ketua FPHS Yafet Manga Beanal bahwa Pembuatan lembaga Adat ini adalah lebih fokus pada tiga kampung agar dapat dengan Mudah urus surat pelepasan Tanah Adat, serta terbitkan Sertifikat serta jika berdiskusi tentang tanah adat juga lebih mudah, kontrolpun lebih mudah dan akan menginisiasi agar mendorong Perda Hak ulayat 3 kampung yang sdh ada identifikasi hak ulayatnya,” Tutur nya.
Dirinya Berharap dengan demikian agar mendorong distrik lain juga buat lembaga adat sesuai wilayah adat sehingga benar-benar jika ada perusahaan apapun yang masuk ditanah ulayatnya maka harus minta ijin sesuai regulasi yang ada.
“kami berharap negara dan perusahaan juga harus tau bahwa di Papua tdk ada tanah yang tidak bertuan semua tanah di papua ada pemiliknya, kami juga sengaja buat lembaga adat ini agar seketika perusahaan mau buat pelebaran usaha ataupun perusahaan lain mau masuk di ulayat kami wajib hukumnya mendapat ijin pemilik tanah yaitu pemilik hak kesulungan atas tanah ada,” Tegasnya.
Pihaknya Sangat bersyukur semua pihak baik lembaga instansi, institusi semua sudah memberikan dukungan penuh kepada perjuangan FPHS Tsingwarop.
“Dan kami akan bawah semua dokumen kami ke jakarta untuk ketemu dengan pihak-pihak terkait bahkan Presiden Republik Indonesia,” Tutupnya. (Redaksi Reportase)
