Jayapura, reportasepapua.com – Sekretraris Komisi I DPR Papua dari daerah pemilihan (Dapil) Mimika, Mathea Mamoyau,S.Sos memita Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika meninjau ulang kebijakannya untuk menarik guru PNS dari sekolah swasta.
Bahkan legislator Papua ini meragukan, apakah penarikan guru PNS itu merupakan instruksi Menteri Pendidikan atau kah atas inisiatif Kepala Dinas Pendidikan Mimika.
“Jangan sampai ide ini punya Kadis sendiri atau kebijakannya sendiri. Sebab kita tahu selama ini, sekolah swasta juga berjasa dalam pendidikan di Papua. Jadi Kadis mesti mencabut kembali SK-nya itu,” tegas Mathea Mamoyau ketika ditemui Wartawan di ruang kerjanya, Senin (22/7/19).
Menurut wanita asal Komoro ini, sudah banyak pejabat Papua yang lahir karena didikan sekolah swasta termasuk dirinya. Sekolah swasta terutama yang ada di pedalaman sangat berjasa dalam pendidikan di Papua.
Apalagi kata Mathea, sekolah swasta itu hadir di Papua sebelum pemerintahan ada.
“Jadi saya pikir ini bukan hal baru, sekolah swasta sudah ada di Papua sejak dulu, sebelum pemerintahan hadir. Sekolah yang dikelola misionaris atau dedominasi gereja,” ungkapnya.
Kata Mathea, semua guru-guru baik di sekolah swasta maupun negeri merupakan pendidik anak-anak bangsa yang tidak boleh membeda-bedakan muridnya.
“Kalau saya lihat guru-guru PNS juga tidak mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan. Mereka bahkan cari jalan sendiri, misalnya saja tidak ada perumahan yang disiapkan. Justru di yayasan atau swasta mereka bertanggungjawab dengan guru-guru yang mengajar di sekolah swasta,” ujar Politisi Partai PDI Pejuangan ini.
Kebijakan Kadis pendidikan Mimika itu dinilai justru akan menimbulkan polemik di masyarakat. Apalagi Uskup Timika juga sudah angkat bicara terkait penarikan guru PNS dari sekolah swasta.
Untuk itu, ia mengingatkan Kadis Pendidikan Mimika tidak menimbulkan masalah baru, karena dengan idenya itu, tentu akan menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat.
“Kepala Dinas pendidikan Mimika jangan membuat kebijakan yang menyebabkan polemik di masyarakat. Laku kenapa hanya di Timika yang akan melakukan penarikan guru dari sekolah swasta. Ada apa ini?Sementara di kabupaten lain tidak,” pungkasnya. (Tiara)