JAYAPURA, Reportasepapua.com – Bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua, telah dilaksanakan Rapat Kordinasi dalam rangka menindaklanjuti keputusan bersama Gubernur Provinsi Papua tentang perpanjangan masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta pembatasan sosial yang diperluas.

Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengatakan bahwa tadi malam kita sudah rapat bersama di Polresta Jayapura Kota untuk menyusun atau menambah kelengkapan satuan tugas yang diakomodir langsung oleh bapak Gubernur Papua.

“Berdasarkan surat edaran Gubernur No : 440 / 5168 / SET tentang Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua dari hasil pertemuan yang lalu tanggal 5 Mei 2020,” Tuturnya.

Paulus Menambahkan, untuk Time Line tahap I yaitu tanggal 11 Mei kemarin kita sudah laksanakan rapat, dan untuk tanggal 13 – 04 Juni Rencana aksi secara masif dengan melakukan tindakan secara Preventif / Preemtif, Himbauan Door to door melalui Public addres, pembagian sticker yang sudah kami buat, kemudian tanggal 18 – 20 Mei akan dilakukan penindakan disiplin dan tanggal 21 Mei rapat evaluasi kembali.

“Untuk Kasatpol PP tolong diperjelas lagi untuk SOP dan HTCK, agar Anggota kita di lapangan dalam mengambil tindakan disiplin tahu mana yang boleh dan tidak boleh, jangan sampai nanti anggota di lapangan melakukan tindakan arogan sehingga terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan menjadi sorotan publik dan tersebar di media, ini jangan sampai terjadi,” Tambah Kapolda.

Secara data untuk diketahui, dari 327 sementara di rawat 236 orang jika di tambah 6 tdi, kemudian yang sembuh 78 , meninggal 7 orang, ODP 2.944 orang, PDP 421 orang, tes PCR 1.582 orang. Diketahui untuk Kabupaten Jayawijaya sudah 5 orang yang positif.

Sementara itu, Kasat Pol PP Provinsi Papua william r. Manderi, S.IP, M.Si dalam kesempatannya mengatakan bahwa berkaitan dengan regulasi anggota saya, ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas.

“Hari ini kita akan tetap lakukan sesuai dengan time line yang sudah ada sesuai tugas dan tanggung jawab kita dan melakukannya secara humanis. Saya melihat di media sosial banyak yang berkomentar negatif dalam hal pembagian sembako, dan ini harus kita awasi dalam pembagian sembako. Kita sudah mengajukan surat Pembatasan Skala besar ke Bapak Presiden, melalui Menteri Kesehatan,” Tuturnya. (Redaksi / adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here