Jayapura, ReportasePapua.Com – Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen himbau Pemerintah kabupaten dan kota di Papua untuk pro aktif dalam mengawal penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2019.
Permintaan tersebut karena adanya informasi terkait daftar nama-nama calon praja IPDN formasi 2019 yang dinyatakan lulus administrasi, di dominasi oleh non OAP yang jumlahnya tidak sebanding dengan OAP.
“Soal IPDN ini sistemnya sama dengan CPNS, yakni pendaftarannya secara online. Makanya kami kemarin ada kirim radiogram lagi ke kabupaten/kota terkait penerimaan IPDN, agar lebih diperhatikan,” kata Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa (7/5/2019).
Ia menilai, adanya regulasi sentralistik membuat kabupaten menjadi posesif, akhirnya berdampak pada anak-anak Papua yang tidak ada dalam daftar penerimaan IPDN, serta ada kabupaten yang lebih dominan. Bahkan ada daerah yang sama sekali tidak ada perwakilannya.
“Untuk itu, kami harap penerimaan IPDN menjadi perhatian serius setiap bupati dan wali kota, dengan harapan anak-anak Papua bisa terakomodir secara baik,” ujarnya.
Sekda Hery Dosinaen menambahkan Terkait IPDN, sebenarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua bersama Rektor IPDN, yang mana setiap kabupaten/kota harus ada keterwakilan.
“Afirmasi tetap menjadi catatan penting, namun yang terpenting saat ini adalah setiap kepala daerah harus memastikan ada keterwakilan di penerimaan IPDN,” Ungkapnya.
“Kalau sampai hari ini kebijakan itu tidak dilakukan maka yang terjadi seperti saat ini. Tapi soal kebijakan 80 OAP dan 20 non OAP akan tetap kami lihat. Kami masih menunggu laporan dari Badan Kepegawai Daerah terkait penerimaan IPDN untuk Papua,” kata Hery.
Sebelumnya, Rektor IPDN Jatinangor Murtir Jeddawi, mengatakan animo anak-anak Papua dan Papua Barat untuk masuk dalam IPDN sangat tinggi, sehingga diharapkan moment ini bisa dimanfaatkan secara baik.
Ia tekankan, dalam proses penerimaan IPDN gratis, dalam artian tidak dikenakan biaya, cukong dan pintu kiri atau kanan. Semuanya lewat satu pintu atau pintu yang benar.
“Kami ingin anak-anak Papua yang memiliki keinginan besar menjadi praja IPDN memahami betul apa yang perlu dipersiapkan baik teknis, digitalisasi termasuk kesehatan dan sebagainya sehingga mereka bisa berkompetisi dan lulus sebanyak-banyaknya,” kata Murtir. (Berti)
