JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Menanggapi Pertemuan Presiden dengan 61 Tokoh Papua, Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat bijak dalam mencari solusi penyelesaian masalah Papua.
Penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa melihat akar persoalan. Demikian juga aktor-aktor yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan ini seharusnya memiliki kapasitas yang jelas dan mewakili seluruh komponen rakyat Papua.
“Papua ini ada pemerintahan daerahnya. Jika presiden ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, libatkan pemerintah daerah. Disini ada Forkompimda. Ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPRP dan MRP, Papua dan Papua Barat. Juga ada Ketua-Ketua Sinode Gereja. Bukan ambil orang sembarangan tanpa kapasitas yang jelas,” Tegas Gubernur Papua, Sabtu Kemarin.
Menurutnya, pemerintah pusat bisa meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu presiden agar persiapannya lebih matang dan apa yang dibicarakan dengan presiden benar-benar menyentuh akar persoalan.
Gubernur Enembe kembali mempertanyakan kapasitas 61 orang tersebut karena keterlibatan mereka terkesan dilakukan secara diam-diam. Selain itu, 61 orang ini sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua, melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tidak substansial seperti pembangunan istana presiden di Papua, pemekaran hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga.
“Saya menduga pertemuan itu dilakukan untuk kebutuhan diplomasi Indonesia di luar negeri saja. Untuk digunakan oleh Dubes-Dubes menjelaskan situasi dan kondisi Papua kepada pemerintah dimana mereka bertugas,” Tukasnya.
Terkait usulan pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Enembe mengatakan kalau mau mekarkan Papua, sekaligus saja dimekarkan menjadi tujuh provinsi sesuai wilayah adat masing-masing dengan status otonomi khusus bagi masing. (BERTI)
