MANOKWARI, Reportasepapua.com – Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat adat. Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat menggelar Reses I tahun 2019 di Kabupaten dan Kota Sorong.
Reses I yang berlangsung selama tiga hari dilakukan oleh 3 anggota MRP Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten dan Kota Sorong yakni Mathias Komigi, Yulyana Kalasuat, dan Herlina Hosok.
Anggota Pokja Adat MRP Provinsi Papua Barat (Dapil) Kabupaten Sorong, Mathias Komigi menerangkan, Reses I tersebut dilaksanakan di empat titik di Kabupaten dan Kota Sorong dari tanggal 3-5 April 2019.
Dimana, untuk Kota Sorong bertempat di KEK Malamoi dengan agenda sosialisasi Maklumat MRP terkait Pileg 17 April dan sosialisasi atau konsultasi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang rekrutmen partai politik harus mempriotaskan orang asli papua (OAP).
Kenapa demikian, lanjut Komigi, MRP merasa penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, karena belum ada regulasi atau Perdasus tentang rekrutmen partai politik. Sehingga MRP mengambil langkah dengan mengeluarkan maklumat.
Isi Maklumatnya yaitu pertema OAP dalam pesta politik pileg OAP pilih OAP. Kedua, memohon kepada suku-suku nusantara agar memberikan dukungan bagi OAP untuk menjadi tuan di negeri sendiri dengan cara memilih OAP.
Ketiga, MRP mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pileg adalah cara untuk menentukan calon-calon di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kami juga mohon, menjelang dan setelah pemilihan masyarakat tetap hidup dalam suasana yang rukun dan damai. Sehingga pesta demokrasi itu berlangsung dengan sukses,”terang Mathias Komigi, Anggota MRP Provinsi Papua Barat kepada reportasepapua.com, Senin (15/04/2019).
Namun kata Komigi, masyarakat juga menyampaikan banyak masukan dalam reses tersebut diantaranya terkait pembangunan infratruktur jalan di Distrik Klaili, Kabupaten Sorong. Tapi juga poros jalan Sorong -Tambrauw di Kampung Asbaken, Distrik Makbon.
“Masyarakat memintah perhatian pemerintah untuk memperhatikan jalan itu, karena di kampung tersebut hanya memilik SD. Padahal wajib belajar sembilan tahun tapi SMP tidak ada,”katanya.
Dikemukakannya, masyarakat di beberapa titik di Kabupaten dan Kota juga mengeluh terkait pembiayaan pendidikan diantaranya Beasiswa kepada pelajar yang tidak di kampung-kampung yang masih kesulitan transportasi.
“Nah selama belum ada akses darat. Masyarakat juga meminta kepada pemerintah untuk membantu mereka dengan akses laut. Sehingga mereka tidak terisolasi diantaranya kampung-kampung yang sudah ada transportasi,”tuturnya.
Komigi mengutarakan, masyarakat juga mengusulkan Beasiswa untuk anak-anak mereka, karena tidak transportasi menyebabkan hasil-hasil kebun dari masyarakat tidak bisa dibawa di ke pasar.
Sehingga mereka (masyarakat-red) tidak bisa membiayai anak-anak mereka yang di SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Untuk itu sangat diharapkan kepada pemerintah agar memperhatian persoalan pendidikan yang dialami masyarakat adat.
“Jadi pada prinsipnya, selain masyarakat ada mengeluh soal pendidikan, kesehatan, dan infratruktur. Bahkan masyarakat adat di kabupaten dan kota sorong mendukung maklumat yang dikeluarekan MRP,”tandasnya. (one)
