JAYAPURA, reportasepapua.com – Belum puas terhadap berbagai upaya untuk nasib mereka, Horor K2 kembali berencana akan menggelar demo di Kantor Gubernur Papua. Mereka menginginkan demo damai kali ini di respon langsung oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.
“Ini sebagai tindak lanjut dari demo kami sebelumnya, hanya saja kami berharap Pak Gubernur dapat menemui kami langsung untuk nasib 736 Honorer K2 yang hingga saat ini belum ada kejelasan tentang bagaimana nasib kami untuk penerimaan CPNS Formasi tahun ini,” kata Fritz , Koordinator Horer K2 Provinsi Papua, kepada wartawan di Jayapura, Senin (18/3/2018).
Ia yang datang bersama sejumlah rekan senasibnya, berharap soal nasib Honore K2 sebagaimana pertemuan Gubernur, ketua DPRP, Ketua MRP dan 29 Bupati di Istana Bogor beberapa waktu lalu dapat di sampaikan langsung kepada mereka.
“Kami harap langkah kami ini dapat di jawab langsung oleh Pak Gubernur sebagaimana yang disampaikan Presiden waktu pertemuan di Istana Bogor,” katanya
Ia mengatakan, soal nasib honorer ini telah mendapat jawaban presiden namun terkesan disalah terjemahkan oleh Menpan.
Terkait opsi yang ditawarkan pemerintah melalui jalur Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) menurut Sekretaris Honorer K3 Provinsi Papua, Barez bahwasanya opsi tersebut sangat merugikan, apalagi dengan pembiayaan dari daerah.
“Kami merasa ini tidak adil, dengan opsi yang ditawarkan oleh Kemenpan RB. Ini bukan solusi, kita ini masa kerja sudah lama, apalagi dengan dasar Otsus Papua, P3K ini kembali ke pendapatan asli daerah. Teman-teman sudah banyak di rumahkan, belum lagi konsistensi pemerintah saat ini yang menfokuskan pembiayan untuk PON, lantas nasib kami yang sudah mengabdi puluhan tahun ini bagaimana?,” kata Barens.
Disamping itu, jikapun memang opsi terakhir adalah menggunakan jalur P3K, para honorer kata Barens meminta kejalasan soal mekanisme khususnya pembayaran hak-hak. “kalaupun itu memang opsi terakhir kami minta ada surat keputusan Gubernur tentang mekanismenya,” katanya.
Terlebih lagi, untuk jalur P3K yang ditawarkan pemerintah pusat ini juga menggunakan sistem CAT tidak diangkat secara otomatis, dan juknisnya seperti formasi umum dengan kontrak satu tahun dan di evaluasi. “ Ini kan pasti mentok lagi di kementrian, bagaimana pemerintah daerah bisa mendeteksi 736 honorer Papua ini ?,” katanya.
Ia mengungkapkan semua kebijakan pemerintah Papua sangat didukung oleh masyarkat khususnya para honorer Papua, Namun ada kesanksian bahwasanya apa yang dikataka Presiden disalah terjemahkan oleh Kementrian maupun BKD Papua.
“Intinya kami besok demo dan berharap Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRP menjawab langsung aspirasi kami,” katanya.(berti)
