MANOKWARI, Reportasepapua.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren menyurati Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo soal pembangunan Kantor MRP.
Pasalnya, sejak terbentuknya lembaga kultur ini di wilayah Papua Barat hingga kini belum ada gedung atau kantor yang representatif untuk digunakan oleh anggota.
“Kami sudah surati Presiden Jokowi dari bulan Januari 2019 lalu dan kami sudah ketemu bapak Lenis Kogoya. Tapi MRP juga akan menyurati Menteri PU,”kata Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren kepada reportasepapua.com, Kamis (14/03/2019).
Kenapa demikian MRP harus meminta bantu dana ke pemerintah pusat, menurutnya, apabila pembangun Kantor MRP yang terletak di Kompleks Kantor Gubernur Arfai menggunakan dana APBD, maka sudah pasti pembangunannya akan lama dan akan menyerap anggaran cukup banyak.
Oleh karena itu, dirinya berharap kepada Gubernur Dominggus Mandacan agar dapat memberikan dukungan dalam bentuk rekomendasi kepada Presiden.
“Kami harus lakukan ini, supaya dana yang nanti di APBD tidak terserap untuk pembangunan kantor, tapi terserap untuk kepentingan rakyat,”terang Ahoren.
Ahoren berharap juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dan Sekda Pemprov serta instansi terkait untuk membantu MRP membangun jaringan ke Jakarta.
“Ini bagian inisiatif dari pimpinan dan anggota MRP untuk membangun kantor menggunakan dana APBN supaya kita jangan mengganggu dana APBD,”sebutnya.
Dicecar mengenai fasilitas lainnya, dia mengemukakan, sementara pihaknya masih konsentrasi kepada pembangunan kantor, karena sampai dengan saat ini belum kantor MRP.
“Ya, intinya dari APBD sudah menyiapkan lahannya. Jadi kami mau upayakan bangunan harus menggunakan APBN di tahun 2019 dan saya kira jika anggarannya dari pusat kan lebih enak artinya tidak mengganggu pos anggaran dari APBD,”tutupnya. (one)
