JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius W. Mimin mengaku sangat prihatin dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan para guru SMU/SMK di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (28/1/19), yang menuntut pembayaran hak mereka.
Menurutnya, seharusnya pemerintah malu dengan aksi demo yang sudah dilakukan oleh para guru SMU/SMK itu.
Bahkan, Ignasius Mimin khawatir jika hak guru SMU/SMK itu belum dibayar, maka itu bisa mempengaruhi pelaksanaan ujian nasional (UN) di Provinsi Papua. Apalagi, mereka juga mengancam akan mogok mengajar.
“Saya harap pihak eksekutif segera membayar itu. Kan bisa ijin prinsip untuk mendahului. Fraksi Golkar juga sudah menyampaikan, jika guru honorer yang dikontrak kabupaten kiranya ditanggung dulu kabupaten/kota sesuai Pergub,” kata Ignasius Mimin kepada Wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/1/19), kemarin.
Sedangkan, hak guru SMU/SMK di provinsi harus dilakukan pembayaran, apalagi pada Maret 2019, sudah masuk ujian nasional dan saat ini para guru tengah menyiapkan pengayaan bagi para muridnya untuk menghadapi ujian nasional.
“Jadi jangan sampai terjadi mogok mengajar dan itu sangat berpengaruh terhadap ujian nasional, sehingga generasi penerus kita terutama SMU dan SMK ini terlantar,” tandasnya.
Untuk itu, Politisi Partai Golkar ini meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah – langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah hak guru SMU/SMK itu, jangan sampai menunggu para guru-guru melakukan demo lagi.
“Guru-guru tidak boleh melakukan demo lagi, karena guru-guru adalah pahlawan tanpa jasa, sehingga siapa pun pemimpin dan dari daerah mana pun, harus mengambil langkah cepat terutama untuk di Papua segera diantisipasi hal-hal ini,” tegas Mimin.
Apalagi sebelumnya, lanjut Ignasius Mimin, DPR Papua melalui pandangan fraksi maupun komisi telah mengingatkan agar jangan sampai guru melakukan demo karena haknya belum dibayar, sehingga mereka harus dihargai, apalagi mereka sudah melakukan kewajibannya.
Ignasius Mimin juga mengungkapkan, jika anggaran sudah disahkan oleh DPR Papua, sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah kongkrit.
Untuk itu, Ignasius Mimin meminta Pemprov Papua segera memanggil para bupati dan wali kota termasuk kepala dinas untuk melakukan rapat kerja guna membahas masalah itu, sehingga hak guru SMU/SMK seger adibayar, termasuk guru kontrak.
“Segera dieksekusi hak-hak mereka, karena guru tidak boleh tanya sehingga mereka tidak melakukan demo lagi. Sebab demo itu sangat menghambat pendidikan karena pendidikan ini sangat penting. Apalagi, ujian nasional sudah dekat,” ujarnya.
Bahkan, Ignasius Mimin mengingatkan agar Pemprov Papua tak mengganggu konsentrasi guru dalam menyiapkan ujian nasional, lantaran hak mereka belum dibayar.
“Jika tidak jelas, silahkan bupati dan wali kota serta kepala dinas bisa tanya ke provinsi atau dinas pendidikan. Padahal setahu saya kan sudah tanda tangan kontrak perjanjian beberapa waktu lalu di gedung negara,”bebernya.
Legislator Papua ini menambahkan, jika saat ini posisi tanggungjawab kabupaten sudah menjadi tanggungjawab provinsi.
“Tapi kenapa justru guru-guru harus dibiarkan seperti ini sehingga mereka harus melakukan demo,” kata Ignasius Mimin dengan nada kecewa.(TIARA)
