NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Gubernur Paulus Waterpauw Suap Makanan Bergizi kepada Anak-anak di Borasi – Reportase Papua

Gubernur Paulus Waterpauw Suap Makanan Bergizi kepada Anak-anak di Borasi

banner 120x600

MANOKWARI, REPORTASEPAPUA – Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

Ini dikatakan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, Rabu (10/5/2023) dalam kegiatan Deklarasi Percepatan Penangan Stunting dan Percepatan penangan kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Manokwari di Posyandu Melati Komplex Pelayaran Borarsi.

Sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat/keluarga, utamanya adalah bayi baru lahir, bayi, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, pasangan usia subur, remaja dan lanjut usia (lansia).

“Posyandu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, di antaranya mendukung perbaikan perilaku, keadaan gizi dan kesehatan keluarga dimana keluarga menimbang balitanya setiap bulan agar terpantau pertumbuhannya. Anak balita 6-59 bulan memperoleh kapsul vitamin lalu bayi umur 0-11 bulan memperoleh immunisasi, bayi diberi ASI saja sejak lahir sampai umur 6 bulan (asi eksklusif),”ujar Gubernur Waterpauw.

Dikatakan, Provinsi Papua Barat saat ini yang menjadi perhatian adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting
kondisi stunting papua barat saat ini mengalami kenaikan sebesar 3,8%, yang pada tahun 2021 sebesar 26,2% menjadi 30,0% di tahun 2022. sedangkan target nasional berdasarkan arahan presiden adalah penurunan angka stunting dibawah 14% di tahun 2024.

Lanjutnya, untuk angka kemiskinan ekstrim di provinsi papua barat, pada tahun 2022 berada posisi 21,43 % (diatas angka presentase rata-rata nasional yaitu 9,57%). sedangkan presiden ri joko widodo, meminta pemerintah daerah (pemda provinsi dan kabupaten/kota) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024.

“Merujuk pada instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didalamnya terdapat strategi kebijakan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyaraka dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,”ujarnya.

Kata Gubernur Waterpauw dalam percepatan penurunan angka stunting, presiden memberikan rujukan dan pedoman dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang didalamnya telah ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting. dengan tujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

“Perlu komitmen bersama untuk menindaklanjuti petunjuk presiden dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting. Selaku gubernur, saya telah mengambil kebijakan langkah-langkah konkrit telah yaitu deklarasi penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama pemerintah daerah dan provinsi.
Melaksanakan turun lansung ke kabupaten dalam kunjungan kerja (bintuni, fakfak, kaimana, dan teluk wondama) untuk mensosialisasikan pentingnya penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting,”ujarnya.

Lanjutnya, mengambil tanggungjawab moral sebagai orang tua asuh untuk anak-anak stunting di setiap kabupaten.

Kata dia, Pj Gubernur Papua Barat telah mengangkat 5 anak asuh di Bintuni, 10 anak asuh di Wondama.

Selain itu telah menerbitkan keputusan Gubernur Punapua Barat Nomor 500.6.12/89/4/2023 tentangPembentukan Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Provinsi Papua Barat tahun 2023. Juga telah mengalokasi anggaran penanganan stunting, pada 9 OPD di pemda provinsi papua barat, tahun 2023, sebesar Rp. 160.793.522.567.

“Pemerintah provinsi papua barat akan mengajukan dana TDF (tresury deposit facility) kepada kementerian keuangan dan status dana dananya berada di bank indonesia sebesar Rp.197 M. dana TDF tersebut disimpan sebagai dana “block grant” dan peruntukannya dapat diarahakan juga untuk, antara lain penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim.Untuk saat ini draft surat permohonan kepala daerah sedang disiapakan dan koordinasikan oleh plt. Kepala BPKAD,”ujarnya.

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting perlu dilakukan revitalisasi peran posyandu yaitu penggerakkan sasaran oleh perangkat kampung dan kelurahan.

Sasaran yang digerakkan ke posyandu; bumil, bufas, baduta, balita, remaja, keluarga miskin ekstrem.

Berdampak Pada SDM

“Jika anak-anak kita mengalami stunting maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) ketika dewasa, stunting menyebabkan hambatan bukan hanya perkembangan fisik saja yang pendek tetapi yang lebih penting adalah gangguan perkembangan otak. tidak optimalnya ukuran fisik tumbuh serta gangguan metabolisme”ujarnya.

Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen. Selain itu kekurangan gizi juga meningkatkan resiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner dan stroke pada masa dewasa.

“Oleh karena itu pencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu manusia indonesia yang tinggi, sehat, cerdas dan berkualitas. keberhasilan pengelolaan posyandu memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dukungan moril, materil, maupun finansial,”tandasnya.

Ditegaskannya, diperlukan adanya kerjasama, tekanan dan pengabdian para pengelolanya termasuk kader. apabila kegiatan posyandu terselenggara dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar, dalam menurunkan angka kematian ibu, bayi, anak balita, dan penurunan stunting,”harapnya.

Kegiatan dilaksnakan di Melati Komplex Pelayaran Borasi juga dilaksanakan penyerahan paket sembako begizi kepada 100 anak dan penyuapan makanan bergisi kepada 10 anak-anak oleh Gubernur Waterpauw.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *