NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Gubernur Paulus Waterpauw Paparkan Hal Penting Terkait Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya – Reportase Papua

Gubernur Paulus Waterpauw Paparkan Hal Penting Terkait Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya

“Perlu sama-sama kita menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi papua barat daya dan juga Pemerintah provinsi papua barat dalam waktu dekat akan menyiapkan penyerahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (p3d),” Tukasnya.

banner 120x600

SORONG, REPORTASEPAPUA – Gubernur Paulus Waterpauw Menerima Kunjungan dari Wamendagri, Komisi II DPR dan DPD RI serta rombongan kementerian Pusat terkait Disahkannya Provinsi Papua Barat Daya Beberapa Hari lalu.

Dalam pertemuan yang digelar di gedung jitmau sorong senin 21 november itu, Gubernur Paulus Waterpauw memaparkan sejumlah hal penting mengapa Provinsi papua Barat daya bisa ada.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hadirnya daerah otonom baru, provinsi papua barat daya melalui proses perjuangan yang panjang, selama kurang lebih 19 tahun, yaitu sejak tahun 2003 – sejak era pertama otonomi khusus diberlakukan di tanah papua, dan hingga hari ini, terhitung sudah 9 gubernur yang pernah dan sementara menjabat di provinsi  induk, papua barat,” Katanya.

Menurut Paulus,  Kita sangat bersyukur karena Tuhan Masih mengijinkan kita semua menyaksikan kehadiran daerah otonom baru yaitu provinsi papua barat daya sebagai buah karya dari perjuangan bersama, sehingga puji tuhan – alhamdulillah, pada tanggal 17 november 2022, tepat pada pukul 11.12 wib, DPR RI bersama pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri republik indonesia menyetujui dan mensahkan pembentukan provinsi papua barat daya sebagai provinsi ke 38 di indonesia, melalui rapat paripurna pengambilan keputusan rancangan undang-undang pembentukan provinsi papua barat daya

Dalam Paparannya, Gubernur Paulus menjelaskan road map pembentukan papua barat daya sejak dirinya dipercayakan memimpin provinsi papua barat 6 bulan lalu.

“Bersamaan dengan rapat kerja bupati dan walikota se papua barat di gedung pkk provinsi papua barat pada  hari selasa tanggal 14 juni 2022, dilakukan deklarasi dukungan kebijakan otonomi khusus dan daerah otonom baru bersama perwakilan seluruh lapisan masyarakat papua barat , yaitu bupati dan walikota beserta forkopimda papua barat bersama para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan unsur paguyuban nusantara, mewakili seluruh lapisan masyarakat di papua barat,” Tuturnya.

Kemudian Deklarasi dukungan tersebut telah diteruskan/ disampaikan kepada bapak presiden ri, bapak wakil presiden ri, ketua mpr ri, ketua dpr ri, ketua dpd ri, menkopolhukam ri, mendagri ri, menkeu ri, menkumham ri, menteri ppn/bappenas ri, dan kepala staf kepresidenan ri.

“ Dan Pada hari kamis, tanggal 25 agustus 2022 komisi dua dpr ri melakukan kunjungan kerja panja komisi ii dpr ri di kota sorong, terkait ruu tentang pembentukan provinsi papua barat daya masa sidang i tahun 2022 – 2023 di kota sorong,” Katanya.

“Lanjut pada tanggal 17 november 2022 ruu papua barat daya dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna dpr ri ke – 10 masa persidangan ii tahun sidang 2022-2023; dan Pada hari ini, senin 21 november 2022, wamendagri bersama dpr dan dpd ri dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke kota sorong dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan pemerintahan provinsi papua barat daya,”sambungnya.

Menurut Paulus, Provinsi papua barat daya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota yaitu kabupaten sorong, kabupaten sorong selatan, kabupaten raja ampat, kabupaten tambrauw, kabupaten maybrat, dan kota sorong yang ditetapkan sebagai ibukota provinsi papua barat daya.

“Perlu sama-sama kita menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi papua barat daya dan juga Pemerintah provinsi papua barat dalam waktu dekat akan menyiapkan penyerahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (p3d),” Tukasnya.

Paulus Mengakui bahwa Provinsi papua barat sebagai daerah induk dan 6 (enam) pemerintah kabupaten/kota yang menjadi daerah cakupan wilayah provinsi papua barat daya berkomitmen akan memberikan dukungan berupa hibah dana/aset dan pinjam pakai aset.

“Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi papua barat akan bantu persiapan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi papua barat daya; dan Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan agar selalu berpatokan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan undang-undang otonomi khusus nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, berikut peraturan pelaksanaannya,” Tutupnya. (anto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *