JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua berkaitan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBA) Provinsi Papua tahun anggaran 2019.
Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada gubernur dan jajaran untuk secepatnya memastikan terlaksananya proses restrukturisasi perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua, agar penganggaran yang saat ini dialokasikan masih dalam bentuk “urusan” dapat segera disesuaikan dengan OPD baru yang akan terbentuk.
“Hal ini dipandang penting agar adanya kepastian oada para OPD untuk bekerja guna memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua melalui tugas, wewenang dan fungsinya masing-masing sehingga pelaksanaan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2020, diharapkan sudah lebih terarah,” kata Carolus Kia Kelen Boli, SE.MM saat membacakan laporan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperdasi tentang APBD tahun anggaran 2020 dan Raperdasi – Raperdasus Non APBD dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Senin (28/10/19).
Apalagi kata Carolus, PON Papua kurang lebih 360 hari lagi, kita akan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX tahun 2020, dan Papua sebagai tuan rumah, sehingga kita akan tampung dan kasih makan sekitar 20 ribu lebih orang selama dua minggu.
Untuk itu, dalam sidang paripurna ini, Fraksi Demokrat memberikan saran dan masukan, sebaiknya alokasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan PON XX tahun 2020 tidak boleh menyebabakan pelayanan-pelayanan dasar yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak di Provinsi Papua.
“Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan upaya-upaya peningkatan ekonomi rakyat melalui usaha mikro kecil dan menengah masyarakat menjadi terganggu,” ujarnya.
Selain itu lanjut Carolus Boli, pemerintah diminta memastikan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan PON XX tahun 2020 pada RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2020, agar hal ini dapay mempermudah kerja-kerja persiapan menyongsong pelaksanaan PON nanti.
Agar RAPBD Provinsi Papua tahun 2020 tidak terlalu terbeban dengan alokasi PON XX, maka Fraksi Partai Demokrat meminta gubernur beserta jajaran, terutama kepada Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPK dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta PB PON, untuk segera mencari sumber-sumber dana lainnya pada pemerintah pusat dan semua dunia usaha yang berskala menengah dan besar yang selama ini beroperasi di Provinsi Papua.
Selain itu kata Carolus Boli, sejalan demgan adanya permasalahan dan isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat Papua, maka Fraksi Demokrat memberikan pandangan dan pendapat, terkait dengan adanya kejadian luar biasa, yaitu upaya Sabotase terhadap Gubernur Lukaa Enembe pada tanggal 2 Oktober 2019 di Hotel Horison Kotaraja, Abepura, setelah menghadiri lepas sambut Kapolda Papua, yang dengn cara pengempesan ban mobil dengan besi baja tajam. Sehingga ini dapay mengancam keselamatan gubernur dan ibu gubernur serta ajudan dan sopir pada saat itu.
“Maka Fraksi Demokrat dengan tegas meminta Kapolda Papua dan aparat keamanan terkait, seperti BIN daerah Papua untuk segera mengusut tuntas dan mengungkap pelaku kejahatan ini secara terang benderang. Pelakunya segera ditangkap dan di proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Politisi Partai Demokrat itu. (tiara)