JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Pembukaan rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun 2018 dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan Raperda Non APBD, dengan resmi dibuka oleh Ketua DPR Papua, DR.Yunus Wonda SH.MH di ruang sidang DPR Papua, Senin (16/9/19), siang.
Dalam rapat paripurna itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyampaikan secara resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang berlangsung di ruang sidang DPR Papua, Senin (16/9/19), siang.
Gubernur Lukas Enembe dalam Pidato Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 dan LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2018 menilai jika materi rapat paripurna ini sangat penting, sebagai wujud transparansi dan akuntablitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai harapan seluruh masyarakat Provinsi Papua.
“LKPJ tahun anggaran 2018 ini merupakan wujud kinerja pemerintah Provinsi Papua tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013 – 2018 dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan selanjutnya,” tegas Gubernur Enembe.
Bahkan kata Gubernur Enembe, LKPJ tahun 2018 merupakan fase yang memastikan rencana-rencana yang dilaksanakan telah mengarah pada perwujudan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Sehingga lanjutnya, untuk mendapatkan gambaran itu, secara mendetail telah dibuat dalam raperda Pertanggungjawaban Peaksanaan APBD 2018 dan dokuman LKPJ Gubernur 2018.
Sehingga kata Gubernur, dokumen itu telah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Selain itu, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, memuat tentang arah kebijakan pemerintah daerah, kebijkan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Gubernur Lukas Enembe menambahkan, jika laporan ini menjelaskan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan kinerja pendapatan, kinerja belanja daerah tahun 2018, yang menunjukkan trend positif.
Sebelumnya, sambutan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda pada pembukaan rapat paripurna mengatakan, jika masih terasa di benak semua dimana beberapa hari yang lalu telah terjadi gejolak yang mengakibatkan roda perekonomian dan situasi yang kurang kondusif, khususnya di Kota Jayapura.
Untuk itu, atas nama pimpinan dewan dan segenap anggota DPR Papua, Yunus Wonda mengajak seluruh elemen masyarakat di tanah Papua bersama-sama menciptakan Papua damai dengan saling menjaga dan saling menghormati sebagai umat yang beragama serta senantiasa menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
Diakui, dalam rapat paripurna DPR Papua kali ini, dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2018 kepada DPR Papua dan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
“Selain itu dalam sidang dewan kali ini akan dibahas pada sidang sejumlah raperda,” ungkapnya.
Politikus Partai berlambang Mercy itu memaparkan jika Raperda yang akan dibahas itu, diantaranya Raperdasi tentang tentang pemberian nama stadion utama Papua Bangkit menjadi Lukmen pada Kompleks Olahraga Kampung Harapan, Sentani. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Papua, Raperdasus tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, Raperdasus tentang Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua, Raperdasus tentang Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, Raperdasi tentang Perlindungan Keberpihakan Buruh Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Raperdasi tentang Perubahan Nama Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura dan Raperdasi tentang Pemberian Nama Jembatan Hamadi – Holtekamp. (TIARA)
