Gubernur, DPRP dan MRP Minta Personel TNI – Polri ditarik dari Nduga

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019, Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan tegas meminta Presiden Joko Widodo menarik kembali semua pasukan, baik TNI juga Polri dari Kabupaten Nduga.

“Saya sebagai gubernur Papua dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali semua pasukan yang ada di Nduga, sebab masyarakat Nduga mau merayakan Natal dengan damai dan penuh suka cita,” kata Gubernur Lukas Enembe, usai mengikuti rapat paripurna ke-V di DPR Papua, Kamis (20/15/18) malam.

Bahkan tandas Gubernur Lukas Enembe, permintaan ini juga telah direstui dari pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, juga MRP, tokoh agama, adat, tokoh pemuda, aktivis HAM, serta Pemerintah Kabupaten Nduga.

Bahkan, Gubernur menilai, kehadiran personel TNI-Polri di Nduga kurang tepat, lantaran perayaan Natal sudah semakin mendekat. Sehingga ada baiknya pasukan-pasukan itu ditarik dari Nduga.

“Saya pikir kehadiran pasukan TNI-Polri di Nduga itu kurang tepat disaat perayaan Natal sebentar lagi kita rayakan bersama-sama. Jadi lebih baik pasukan TNI-Polri tu ditarik dari Nduga dulu. Ini masyarakat mau merayakan Natal maka tidak boleh ada TNI dan Polri disana (Nduga),” tegas Gubernur Lukas Enembe.

Terkait dengan persoalan di Nduga, Lukas Enembe menekankan, jika pihaknya akan membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi, sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.

“Jadi tim yang akan kami bentuk ini terdiri dari DPR Papua, Komnas HAM, serta pemerintah. Mereka ini akan dibagi untuk segera turun ke Nduga secepatnya,” jelasnya.

Hanya saja tandas Lukas Enembe , tim independen tidak melibatkan aparat keamanan, dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

“Jadi aparat tidak terlibat dalam tim ini, karena tim independen ini akan bekerja untuk mengungkap semua peristiwa yang terjadi di Nduga,” tandasnya.(tiara)