Perkembangan perpolitikan di tanah air akhir-akhir ini banyak menuai kritikan, terutama situasi di Tanah Papua. Kritikan datang baik dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri. Ujaran kebencian yang kemudian disusul dengan isu rasisme dan diskriminasi menghantui sebagian generasi milenial Papua, baik dalam negeri maupun di kota-kota studi di luar negeri.
Menjadi pertanyaan: “Apa yang akan dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mengatasi isu-isu tersebut?”
Dibutuhkan suatu perubahan sikap politik dan kebijakan yang arif dalam menelaah situasi di Papua dewasa ini serta perlunya rekonsiliasi untuk mengatasi konflik secara menyeluruh, serta menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang telah terjadi dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM melalui perbaikan kebijakan yang mengutamakan perlindungan keselamatan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Para diplomat di negara-negara yang selalu mengkritisi Pemerintah Indonesia, harus menguasai anatomi permasalahan di Papua secara baik, sehingga bijak dalam menjelaskan persoalan yang terjadi di Papua, tanpa terkesan menutupi fakta nyata dilapangan terutama masalah pelanggaran HAM. Fakta bahwa keberhasilan pembangunan selama 57 tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2020) telah diraih Papua sejak kembali ke NKRI, dibandingkan 125 tahun (24 Agustus 1828-1 Mei 1963) dibawah imperium Belanda.
Kita tidak bisa menafikan/memungkiri fakta di lapangan bahwa masih ada kemiskinan dan kesehatan yang belum teratasi dengan baik dan tuntas, di samping adanya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sangat peduli terhadap masyarakat Papua. Hal ini dibuktikan bukan saja pada kunjungannya yang lebih dari 15 kali ke Tanah Papua, tetapi pembangunan yang dilakukan Jokowi melalui pendekatan antropologi-budaya perlu di apresiasi. Seharusnya seluruh jajaran pemerintahan di pusat maupun di daerah mengikuti jejak langkah Presiden Jokowi dalam membangun Papua. Dengan demikian isu-isu negatif yang berkembang baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama di Papua dapat di tepis. Sebagai bangsa, kita harus mengakui bahwa pelanggaran HAM di Indonesia terutama di Papua masih menjadi “pekerjaan rumah” rezim pemerintah yang silih berganti. Apa yang dapat kita petik dan maknai dalam peristiwa konflik kemasyarakatan baik di Papua maupun di seluruh Nusantara???
Bahwa ada banyak rekayasa politik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak mencintai keutuhan bangsa Indonesia dan memecah belah (divide et impera) di kalangan masyarakat terutama di “akar rumput”.
Ujaran kebencian, diskriminasi maupun caci maki politik, menyayat hati kita sebagai anak bangsa Indonesia. Banyak hal yang harus kita pelajari tentang ke-Indonesiaan. Ternyata kita masih belum juga dewasa dan belum mapan sebagai bangsa, meskipun NKRI ini telah merdeka 75 tahun. Sebagai suatu bangsa yang besar yang terdiri dari beragam etnis, suku dan agama, kita belum memahami secara baik dan benar makna sasanti Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu) yang diwariskan oleh pendiri negeri ini sebagai semboyan negara. Semestinya kita bisa menghayati dan mengimplementasikan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keseharian kita agar terbangun sebuah keharmonisan dan kerukunan di antara sesama anak bangsa terutama generasi milenial agar unggul, memiliki masa depan yang baik dan taat kepada Tuhan YME serta mencintai Indonesia. Kenyataannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga kini, kita masih sering terjangkit penyakit kronis yang laten dan turun temurun yaitu “AIDSS” (Angkuh, Iri, Dendam, Serakah, SARA). Fakta juga menunjukkan adanya intoleransi beragama yang akhir-akhir ini muncul di kalangan masyarakat maupun dunia pendidikan di Indonesia. Sangat Ironis ! ! ! !
Semangat “nation building” bangsa Indonesia tidak boleh pudar di makan waktu. Menurut Ernest Renan kita justru harus “le desir d’etre ensemble” yaitu keinginan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa dan mengembangkan kemajuan serta kesetaraan. Hilangkan “prejudice/prasangka” yang dapat merusak nasionalisme Indonesia di masa mendatang. Dalam visi Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin (2020-2024), salah satu butirnya adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Peningkatan kualitas Generasi Milenial Indonesia, bukan hanya dari aspek ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga peningkatan kualitas dalam hal penghayatan terhadap pilar-pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, agar menjadi manusia unggul yang rendah hati, bermartabat dan berakhlak mulia dalam menghantar Indonesia ke depan agar dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Reformasi yang kita gulirkan sejak Mei 1989 harus dijaga, agar demokrasi dan keadilan serta hak asasi manusia dapat dilaksanakan tanpa diskriminasi.
Sudah selayaknya panggung politik yang ada dalam bangsa ini diberikan makna ke Indonesiaan, bukan justru malah menyulut pertikaian atau perpecahan. Dinamika politik kadangkala berkembang secara tajam dan menyakitkan, tetapi harus diupayakan agar kita dapat terhindar dari perpecahan. Perlu dipahami ada batas yang tidak boleh dilewati antara kepentingan pribadi dan golongan dengan kepentingan bangsa.
Generasi Milenial Indonesia harus menghindarkan diri dari politik “divide et impera” yang merupakan warisan masa lalu, agar tidak meracuni keharmonisan politik negeri ini dalam membangun Indonesia di Era Globalisasi dewasa ini.
PENULIS :
Ambassador Freddy Numberi
Laksamana Madya TNI (purn)
