WONDAMA, Reportase Papua.com – DPRD Kabupaten Teluk Wondama gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak eksekutif bahas soal penyaluran bantuan sosisal bersumber dari realokasi anggaran penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Tim gugus tugas Kabupaten Teluk Wondama saat ini sudah bekerja semaksimal mungkin meski dengan kondisi Kabupaten Wondama yang masih terbatas,” ujar Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bernadus A Imburi didamping Sekda Kabupaten Teluk Wondama, Denny Simbar di gedung rapat DPRD Wondama, Selasa (9/6/20).
Berbagai bantuan telah disalurkan kepada masyarakat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian serta OPD-OPD lainnya turut mendukung penangana dan pencegahan Covid-19.
Dalam rapat dengar pendapat itu, Imburi menegaskan tidak ada unsur atau maksud lain dalam berbagai penyaluran Bansos baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, sebab kata Imburi situasi covid-19 merupakan bencana non alam yang luar biasa yang harus di tangani serius oleh segenap pemerintah Wondama.
“Bencana non alam ini merupakan bencana besar, kita harus bekerja sama demi keselamatan rakyat Wondama, tidak ada nuansa politik atau mengambil keuntungan ekonomi lain di dalam penanganan Covid-19 di Wondama, sebab ini merupakan pelayana kemanusiaan,” tukas Imburi.
Imburu juga membeberkan, selaku Bupati Kabupaten Teluk Wondama dia selalu mengingatkan agar seluruh jajarannya agar menggunakan anggaran Covid-19 sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah.
“Salah gunakan aggran Covid-19 dihukum mati atau hukum semumur hidup, saya tidak berkenan di Wondama terjadi penyelagunaan anggaran ini jangan kita bermain-main dengan uang apalagi uang Covid-19 sebab hukumannya adalah mati,”tutur Imburi.
Selaku wakil rakyat DPRD juga meminta kepada bupati dan jajarannya tentang berapa anggaran covid-19, data penerima bansos dan realisasi penyaluran bansos di tengah Covid-19 sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Selai itu DPRD juga mengaku akan terus mengawal penyaluran Bansos hingga ke tangan masyarakat.
“Kami ingatkan sekali lagi sesama penyelenggara pemerintah mari kita sama-sama bekerja dengan baik salurkan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat baik untuk menunjang ekonomi maupun melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19, cek data penerima bantuan dengan baik, jangan sampai ada yang tumpag tindih atau dapat dobol apalagi tidak tepat sasaran,” ujar Ketua DPRD Teluk Wondama Herman Sawasemariai.
Herman juga berharap agar pihak eksekutif melibatkan anggota DPRD dalam tim gugus tugas pencegahand an penagana Covid-19 Wondama.
Sementara, Sekda Kabupaten Wondama, Denny Simbar mengungkapkan bahwa sejak bulan Maret hingga Juni 2020 alokasi anggaran untuk penangan dan penegahan Covid-19 Kabupaten Teluk Wondama sudah terealisasi puluhan miliar.
“Hingga saat ini total realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 kabupaten Wondama sebesar Rp.24 miliar 7 ratus juta atau 41,6 persen telah digunakan dalam penanganan bidang kesehatan, ekonomi dan social,” ujar Simbar.
Rapat tersebut dihadiri oleh 20 anggora DPR termasuk 2 unsur pimpinan dewan, kapolres Teluk Windama serta Bupati dan jajarannya.(SR)
