JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menyetujui Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh Gubernur perlu ditetapkan di dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi sebesar Rp 15,05 triliun.
“Dengan catatan, rencana biaya pembangunan rumah dinas jabatan Kepala PUPR yang dianggarkan Rp 17 miliar, harus dikurangi. Rumah seharga Rp 1 miliar – Rp 2 miliar saja pun sudah cukup. Perlu diingat masih banyak orang Papua yang miskin dan perlu ditolong,” tekannya.
Selain itu, Herman Yogobi yang juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua mengatakan, untuk usulan RAPBD tahun anggaran 2020 segera dikirim ke DPR Papua diantara 31 September hingga 2 Oktober 2019. Usulan KUAPPS-nya jangan bersifat gelondongan.
Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua juga meminta agar di dalam nota keuangan Gubernur pengantar RAPBD tahun anggaran 2020 nanti, penting untuk perlihatkan hasil-hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) dari hasil pembangunan daerah yang terutama dibiayai APBD.
Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan minta agar dipaparkan secara kuantitatif terkait pemberantasan kemiskinan, ketersediaan pangan dan nutrisi, peningkatan hidup sehat dan sejahtera, ketersediaan pendidikan yang berkualitas bagi semua orang, terciptanya kesetaraan gender, ketersediaan sanitasi dan energi yang terjangkau.
Selain itu, kata Herman Yogobi, ketersediaan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi terus dijaga, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, penataan kota dan penduduk, perbaikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, perlindungan ekosistem darat dan laut, peningkatan dan pemeliharaan keamanan, kenyamanan dan keadilan serta kelembagaan yang tangguh dan peningkatan kemitraan dan persuadaraan.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna jawaban Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH atas pandangan umum fraksi yang dibacakan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, terkait konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Papua dapat dijelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan insiden yang tidak diharapkan, karena pastinya akan merugikan semua pihak.
“Ke depan, kita akan membangun komunikasi yang intensif dengan semua komponen anak bangsa, baik yang sejalan maupun berseberangan dengan kita,” kata sekda.
Sejak awal dipercaya rakyat sebagai Gubernur, kata Lukas Enembe, ia senantiasa mendengungkan motto Kasih Menembus Perbedaan dan telah ia buktikan dalam merespon berbagai insiden atau konflik sosial untuk menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pelayan, dalam melayani rakyatnya dengan penuh kerendahan hati.
“Saya berharap setiap pemimpin tanah ini harus dapat mengambil peran untuk mencegah terjadinya konflik sosial di tanah perjanjian, tanah yang diberkati ini,” harapnya. (Tiara)
