Fraksi Hanura DPR Papua Ajak Pemda Terapkan Blue Print Pengembangan Pendidikan

banner 120x600

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Inosentia A. W. Gebze, SH saat menyampaikan laporan Pandangan Fraksi Partai Hanura DPR Papua mengatakan, terkait skema pengembangan pendidikan di tanah Papua Fraksi Hanura DPR Papua mengajak sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk sedari dini menyusun blue print (cetak biru) pengembangan pendidikan di Provinsi Papua.

Bahkan kata Inosentia, cetak biru atau Grand desain pengembangan pendidikan nantinya akan menjadi pedoman petunjuk dan juga dasar untuk lahirnya kebijakan pengembangan pendidikan di tanah Papua.

“Dalam prespektif kami sebuah kebijakan yang lahir dari sebuah grand design pembangunan yang sistemik dan terukur, tentu akan menguraikan tahapan yang tidak saja rigid dan terarah namun juga integratif di lintas sektor mulai dari hulu hingga ke hilir, ” kata Inosentia Gebze saat membacakan pandangan umum Fraksi Hanura dalam Rapat Paripurana penyampaian laporan pandangan umum fraksi terhadap Raperdasi tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperdasi Raperdasus non APBD, Senin (28/10/19).

“Pandangan ini perlu kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan fraksi kami akan skema kebijakan pengembangan SDM di Papua yang menurut kami masih cenderung sporadis dan parsial perencanaan yang komprehensif dan terukur tentang arah maupun target dari kebijakan dimaksud, “sambungnya.

Lanjut dikatakan, sedikit contoh keprihatinan dimaksud antara lain terkait dengan program ” seribu doktor” di Provinsi Papua tanpa menyangsingkan positifnya maksud dan tujuan dari program ini.

Namun oleh karena itu, ujar Inosentia, program dimaksud tidak dilandasi dengan desain kebijakan pengembangan yang holistik dan integratif, maka yang terjadi kemudian adalah justru meningkatanya angka pengangguran terdidik di tanah Papua.

Oleh karenanya dirinya menegaskan untuk tidak lagi membiarkan kebijakan pendidikan di Provinsi Papua berjalan secara sporadis dan parsial dengan tanpa arah yang jelas.

“Kami berharap agar pemerintah daerah kini mulai mempertimbangkan untuk menyusun adanya master plan pembangunan pendidikan di tanah Papua, yang tidak saja akan menjadi pedoman tetapi juga memberi orientasi serta bersifat integratif di semua sektor mulai dari Hulu hingga Hilir,” tutup Inosentia. (TIARA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *