Jayapura,reportasepapua.com – Adanya Penerimaan CPNS yang Sudah dibuka secara nasional dan Akan dibuka juga Oleh setiap Pemda kabupaten/ kota Se-Papua secara Online mendapat protes keras dari Forum Peduli Pembangunan dan Demokrasi Wilayah Papua.
John Kogoya Selaku ketua FPPD Wilayah Laapago Jayawijaya Meminta dengan tegas kepada Presiden Jokowi Untuk Penerimaan CPNS harus memperhatikan keadaan di Papua, dimana di Papua yang masih sulit jaringan internet sangat tidak mungkin untuk dilakukan tes secara online.
“Kami dari FPPD usulkan kepada kementrian terkait dan presiden jokowi agar kalau bisa di papua dilakukan secara offline atau manual, hal ini kami lihat sangat penting dimana seleksi online yang diatur oleh kementrian tak bisa di pakai di papua dan papua barat karena tidak adanya jaringan dan memadai, apalagi di Papua ini kan daerah otonomi khusus jadi wajarlah”. Tegasnya kepada reportasepapua.com.
Jhon Menambahkan selain meminta seleksi penerimaan CPNS secara offline, FPPD Jayawijaya juga meminta agar ada kebijakan dimana masyarakat asli papua yang mendaftar diseluruh kabupaten dan kota di papua dan papua barat dapat dimudahkan.
“Untuk OAP yang berminat untuk menjadi PNS, saya tegaskan harus bisa dilakukan di kabupaten /kota seluruh provinsi papua dan papua barat, karena mereka adalah orang asli papua dan tidak boleh membatasi dengan ktp sesuai domisili, karena ini sangat tidak menguntungkan orang asli papua yang ingin mengembangkan dirinya dan mengabdi di pemerintahan,” Tuturnya.
Sementara itu Panji Agung Mangkunegero, Selaku Ketua FPPD Papua Menanggapi situasi di papua sata ini dimana terdapat adanya gejolak masyarakat asli papua dibeberapa kabupaten yang mendemo kebijakan pemerintah soal formasi dan system penerimaan PNS secara online.
“Menurut saya System penerimaan CPNS Secara Online ini memberiian dampak buruk karena tertutupnya peluang bagi saudara kita di papua, dimana regulasi yang diberikan oleh kementrian aparatur negara ini tidak melihat papua yang merupakan daerah yang letak geografi dan insfratruktur jaringan komunikasi dan internet sangatlah sulit, sehingga saya meminta agar ini dikaji ulang dan mendukung penuh pemerinta prov papua untuk ke jakarta meminta kepada presiden dan menteri,”Tutupnya
Panji Menambahkan Papua HArusnya Mempunyai kekhususan karena daerah Otonomi Khusus yang harus menjadi pertimbangan Pusat, sehingga jangan sampai kebijakan online ini menjadi polemik dan gejolak di Papua.(anto)
