JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Honorer di Papua akan diangkat melalui jalur khusus. Hal itu sesuai apa yang disampaikan Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya, saat pertemuan dengan Komisi I DPR Papua beberapa hari lalu. Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nusy menyatakan, jika pihaknya telah mendengar langsung dari staf khusus presiden, akan menggunakan kewenangan khusus.
“Kami dengar dari staf khusus presiden kalau akan gunakan kewenangan khusus. Artinya ada SK khusus. Caranya bagaimana itulah keberpihakan negara kepada rakyatnya,” tandas Nusy, Kamis (27/6/19).
Bahkan kata Nussy, saat bertemu staf khusus presiden pihaknya minta kepastian agar honorer jalur khusus diakomodir meski banyak polemik yang terjadi. “Kami sebagai lembaga politik mengawal apa yang disampaikan gubernur kepada Presiden saat pertemuan di Istana Bogor, 25 Oktober 2018,” ungkapnya.
Menurutnya, upaya gubernur itu sebagai keberpihakan kepada masyarakat yang telah melakukan aktivitas kerja di struktur pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota.
Sehingga lanjut Nusy, pihaknya mesti mengamankan kebijakan beliau karena itu juga menyangkut wibawah beliau di depan publik.
“Honorer K2 yang tersisa dan honorer umum kami sampaikan kepada presiden yang angkanya 12.400 lebih. Entah nanti diakomodir hanya 200 atau 300 itu bagian dari perjuangan gubernur dan harus diwujudkan,” tekannya
Dikatakan, bahwa kehadiran staf khusus beberapa hari lalu untuk mengkonfirmasi jumlah data honorer di Papua. Sehingga sebagai lembaga politik pihaknya harus kawal itu, dan beberapa pemkab/pemkot sudah siap.
“Terutama Pemkot Jayapura. Hari ini Pemkot telah tandatangani surat kepada presiden untuk dokumen honorer di Kota Jayapura segera di antar untuk mendapat persetujuan presiden,” ujar Nusy. (TIARA)
