JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – DPRD DKI Jakarta, nampaknya tertarik ingin mengetahui sejauh mana tugas pokok DPR Papua, untuk itu rombongan DPRD DKI yang tergabung dalam komisi-komisi DPRD DKI melakukan studi banding ke Papua, dan langsung mendatangi Kantor DPR Papua, Kamis (18/7/19).
Rombongan DPRD DKI pun diterima oleh Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize didampingi sejumlah anggota DPR Papua, yang kemudian langsung melakukan pertemuan tertutup di ruang Banggar DPR Papua.
Dalam pertemuan tertutup itu, kedua lembaga ini membahas berbagai hal mulai dari PON, ekonomi, politik, pemerintahan, hingga perikanan.
Usai pertemuan, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta yang datang ke Papua merupakan gabungan komisi-komisi. Dalam studi banding ke DPR Papua ini untuk mengetahui tugas pokok DPR Papua dan kedudukannya karena DPR Papua sangat berbeda dengan provinsi lain.
Diakui pihaknya, meskipun setingkat dengan provinsi tapi dari namanya saja sudah berbeda. Termasuk kedudukannya dan tugas dan fungsinya, pasti juga berbeda.
“Tadi kami juga studibanding dengan Disorda Papua dan Dinas Kelautan. Dan terkait olahraga, pertama kami ingin tahu kesiapan dari Disorda Provinsi Papua tentang kesiapan jelang PON,” tandasnya.
Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan, lanjut Santoso, terkait dengan ketahanan pangan. Dimana DKI Jakarta juga membutuh pasokan ikan.
“Jadi mungkn dari masukan-masukan ini, kita bisa bangun kerjasama agar ikan-ikan yang masih bagus dan segar bisa didatangakan dari Papua ke Jakarta,” tuturnya.
Apalagi kata Santoso, di Jakarta pihaknya juga ada BUMD yang memang bertugas untuk menangani ketahanan pangan di DKI Jakarta. Ini supaya harga tidak terlalu melonjak, dan stok selalu ada. Sehingga ada yang kami ditugaskan di BUMD DKI Jakarta.
Dijelaskannya, jika kerjasama ini mungkin tindak lanjutnya bisa melalui eksekutif antara pemda DKI Jakarta melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Pemerintah Provinsi Papua.
“Jadi sekali lagi terkait dengan pelaksanaan PON di Papua, DKI juga ingin shering, karena biasanya setelah perhelatan atau pelaksanaan PON, kadang perlengkapan olahraga itu biasanya terbengkalai “kata Santoso.
Selain itu kata Santoso, dari pihak DPR Papua juga menanyakan bagaimana DKI Jakarta, pasca Asian Games. Kami pun sampaikan karena olahraga belum menjadi bidang industri di Indonesia, pada umumnya pasca perhelatan itu, baik ditingkat lokal, nasional maupun Internasional.
“Jadi itu memang terkendala dengan maintenance. Karena maintenance ini mau tidak mau, memang bersumber dari APBD,” jelasnya.
Namun terkait dengan perawatannya, Santoso menyatakan, pasti dari pihak perusahaan swasta tidak menganggarkan itu. Mereka hanya membantu dalam pembangunannya saja.
“Nah kembali lagi kepada Pemda untuk melakukan perawatan. Karena kalau disewakan ke masyarakat, itu pun masyarakat tidak akan mampu menyewanya dan merawatnya,” ucapnya.
Masih ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, jika kedatangan anggota DPRD DKI ini merupakan studibanding untuk melihat kesiapan PON dan ingin melihat masalah perekonomian serta perikanan.
“Itu yang menarik dalam diskusi kami. Jadi pembahasannya cukup panjang, bahkan banyak masukan dari DKI Jakarta karena mereka sudah biasa menyelenggarakan even olahraga nasional, Asia, maupun dunia. Misalnya pasca PON bagimana venue-venuenya, sarana dan prasarananya seperti apa. Itu yang paling banyak dibahas. Termasuk juga masalah politik dan pemerintahan juga ada. Selain itu masalah kekhususan DKI dan kekhususan Papua. Karena sama-sama khusus,” imbuhnya.
Terkait masalah kekhususan DKI Jakarta dan Papua kata Edo Kaize, itu juga dibahas. Misalnya di DKI, kepala daerahnya ditunjuk langsung dan di Papua di pilih. Mereka juga memberi suport kepada Papua dan mereka ingin memastikan sejauh mana kesiapan PON karena, DKI juga punya target juara umum pada PON 2020 mendatang di Papua.
“Kami akan tindaklanjuti hasil pertemuan ini ke gubernur dan SKPD terkait untuk menanyakan sejauh mana progresnya. Mesti terbuka,” terangnya.
Selain itu, kata Kaize, pihaknya juga diingatkan harus siap dan sigap. Makanya DPR Papua akan bertemu gubernur dan meminta progresnya setiap bulan karena waktu ini semakin berjalan dan semakin sempit.
“Jadi kita tidak bisa lagi banyak teori atau diskusi, tapi eksennya harus dilakukan sekarang. Misalnya ketersediaan dana dan lainnya. Ini mesti segera dibicarakan ke publik, biar masyarakat juga tahu, ” tegas Edo Kaize.
