JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Pasca tragedi pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada awal Desember 2018 lalu, maka dengan resmi, DPR Papua meminta aparat TNI/Polri untuk tidak menggelar Operasi Militer dalam rangka pengejaran terhadap para pelaku pembantaian itu.
Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda dalam Rapat Paripurna DPR Papua membahas RAPBD Provinsi Papua tahun 2019 dan Raperda Non APBD tahun 2018, akhir pekan kemarin.
“Kami pimpinan dan anggota DPR Papua menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas musibah pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak bertanggungjawab itu. Kami sangat mengutuk perlakuan yang sangat tidak manusiawi, apalagi itu terjadi pada bulan Desember, bulan suci bagi umat Kristiani di Dunia, khususnya di Tanah Papua,” tegas Yunus Wonda.
Namun kata Yunus Wonda, dalam peristiwa yang terjadi di Kabupaten Nduga itu, pihaknya meminta agar tim aparat keamanan untuk tidak menggunakan kalimat operasi militer.
Sebab, kata Yunus Wonda, kalimat Operasi Militer itu, sangat membuat traumatis yang mendalam bagi masyarakat Papua, di masa kelam sejarah bagi orang Papua.
“Massa traumatis yang panjang bagi masyarakat Papua, di daerah operasi yang terjadi di seluruh Tanah Papua,” ucapnya.
Oleh karena itu lanjut Yunus Wonda, sebaiknya aparat TNI – Polri dapat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan itu, dengan cara dan naluri insting TNI – Polri untuk menangkap pelaku, dan bisa dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi seluruh rakyat yang ada di wilayah Nduga.
Yunus Wonda menambahkan, jika di beberapa distrik di wilayah Kabupaten Nduga itu harus diberi kenyamanan, ketentraman dan kedamaian sebagai sesama anak bangsa yang harus dilindungi.
“Apalagi kita umat Kristiani yang saat inj memasuki hari Natal. Jadi berilah kenyamanan kepada mereka dalam perayaan Natal ini, ” pintanya.(tiara)
