Timika,reportasepapua.com – DPRD Kabupaten Mimika Meminta kepada Pemkab Mimika dalam melakukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar tidak menggunakan sistem online dan diselenggarakan dengan sistem manual atau Offline. Hal ini dikarenakan sistem online tidak bisa diterapkan di Provinsi Papua dan Papua Barat selain itu Papua memiliki kekhususan untuk menjalankan seleksi CPNS secara manaual atau Offline khusus untuk putra-putri asli Papua.
“Saya minta kepada saudara Bupati bahwa jangan pakai sistem online kalau di luar Papua silahkan jadi kami mohon Pak Bupati mengerti hal tersebut. Jangan dengarkan pihak lain kita sebagai anak asli daerah ini marilah kita bantu untuk memberikan kemudahan kepada generasi penerus kita yaitu Amungme Kamoro,”kata Ketua DPRD Mimika Elminus Mom di hotel Cendrawasih 66, Rabu(01/4/2019).
Elminus mengungkapkan bahwa DPRD Mimika memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Mimika yang menyatakan bahwa seleksi CPNS di khususkan kepada Putra-putri Amungme Kamoro dan Putra-putri Kabupaten Mimika yang lahir besar di Kabupaten Mimika. Hal tersebut harus dilakukan untuk melakukan pengkaderan putra daerah untuk bisa duduk sebagai penjabat pemerintahan kedepannya.
“Terus terang pegawai anak Amungme Kamoro ini bisa dihitung dengan jari kita lihat yang jadi kepala dinas atau pejabat lainnya tidak ada yang putra daerah Mimika. Kami mendukung apa yang di sampaikan oleh saudara Bupati jika CPNS di khususkan oleh Putra daerah Kabupaten Mimika,”tuturnya.
Menurut Elminus DPRD siap mengawal pelaksanaan seleksi CPNS khusus untuk anak putra daerah Kabupaten Mimika. Hal tersebut dilakukan agar seleksi CPNS di kabupaten Mimika berjalan dengan baik dan yang berhak menjadi pegawai adalah putra derah asli yang benar-benar melalui seleksi murni bukan dari titipan-titipan pejabat manapun. Selain itu Pemkab Mimika juga harus meperioritaskan kepada honorer-honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk diangkat menjadi pegawai.
“Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun kami DPRD akan kawal ini agar anak daerah bisa menjadi pegawai didaerahnya sendiri. Tidak ada alasan apapun ini otonomi khusus dan anak daerah berhak dan diberikan kemudahan dalam seleksi secara manual tidak ada secara online untuk profesi seperti guru dan dokter silahkan,”tuturnya.(IB)
