JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Pengurus Panitia Besar atau PB PON XX Papua menilai jika Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua terkesan mengambil alih beberapa tugas PB PON. Hal tersebut diungkapkan kepala staf PB PON Papua, Franky Beneftar kepada Komisi V DPR Papua, saat komisi bidang olahraga itu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor PB PON Papua di Jalan Ampibi Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada akhir pekan kemarin.
“Jadi sejak awal kami sudah sarankan ke ketua harian PB PON, agar Disorda jangan mengambil alih tugas PB PON. Misalnya dalam terkait dokumen administrasi mestinya ada di kami,” kata Franky Beneftar kepada Komisi V DPR Papua saat sidak.
Bahkan ungkapnya, hingga kini sejumlah dokumen yang mestinya ada di PB PON dipegang oleh Disorda Papua. Misalnya Surat Keputusan 47 cabang olahraga dan data penyebaran pembangunan venue di setiap klaster.
Menurutnya, meski pembangunan venue merupakan tanggung jawab Disorda Papua, namun dokumen administrasi mestinya diserahkan ke PB PON. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi.
“Saya pribadi sampai sekarang juga belum tahu pasti di mana saja venue-venue PON ini akan dibangun. Padahal secara administrasi kami mestinya tahu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika ada yang beritanya, bagaimana kami menjelaskannya,” ungkapnya.
kata Franky Beneftar, dalam kepengurusan PB ada beberapa bidang. Dan kebanyakan yang diberikan tanggung jawab dalam setiap bidang itu adalah kepala dinas. Namun hingga kini hanya bidang akomodasi yang rutin menyampaikan laporan progress tugasnya ke PB PON.
Padahal kata Franky, pihaknya sudah beberapa kali mengundang pengurus PB PON untuk menggelar rapat. Namun yang hadir hanya satu dua orang. Itu pun yang datang juga bukan orang yang bisa mengambil keputusan
“Kebanyak bidang-bidang ini di tempati kepala dinas dan mereka kerja di kantor masing-masing. Kalau menurut kami capaian pekerjaan secara keseluruhan, venue yang siap hanya klaster Timika dan Jayapura,” bebernya.
Setelah mendengar keluhan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau mengatakan pihaknya akan menanyakan hal tersebut kepada Disorda Papua saat rapat lintas Komisi DPR Papua dengan mitra, pekan depan.
“Ini kami baru mendengar dari sepihak, kami akan tanyak juga ke Disorda. Kalau benar kewenangan PB PON diambil alih Disorda, itu tidak dibenarkan. Semua pihak terkait harus bekerja sesuai tanggung jawabnya,” tandas Maria Duwitau.
Dalam sidak ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitauw didampingi Sekretaris Komisi V, Natan Pahabol, dan beberapa amggota komisi masing-masing Ignasius W. Mimin, Yohanis L. Ronsumbre, Frits Tobo dan staf komisi. (TIARA)
