SENTANI, Reportasepapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura akhirnya memberikan tanggapan terkait dana bantuan banjir bandang Sentani yang dikritisi oleh Ketua LMS Papua Bangkit, Hengky Jokhu.
Asisten III Setda Kabupaten Jayapura, Timothius Demetow yang ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan bahwa penggunaan dana bantuan banjir bandang itu sudah digunakan sesuai petunjuk.
“Jadi dalam penggunaan penggunaan dana ini, kita (Pemerintah Kabupaten Jayapura) juga di back up dan bekerjasama dengan BPK Provinsi. Jadi semua penerimaan dan pentunjuk itu sudah kita ikuti pentunjuk dari mereka” kata Demetow, Rabu (12/6).
Dia juga menuturkan bahwa jika ada masyarakat yang merasa tidak puas dan menyampaikan rasa ketidakpuasaannya di media itu adalah hal yang wajar.
Demetow juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini Pemeritah Kabupaten Jayapura masih terus bekerja dan memutar otak bagaimana agar seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana pada pertengahan Maret lalu itu bisa terlayani dengan maksimal. Salah satunya adalah mengupayakan Hunian tetap bagi korban bencana tersebut.
“Kemudian yang terjadi saat ini adalah, kita di Kabupaten Jayapura ini melihat kondisi kota Sentani berdasarkan hasil survey sebenarnya tidak layak lagi ada hunian di Kota Sentani yang berada di bawah kaki Gunung Cycloop. Karena rawan dengan terjadinya bencana nah, otomatis ini menjadi hal yang sangat menyulitkan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengambil kebijakan dalam merelokasi korban bencana itu” tuturnya.
“Memang ada beberapa lahan yang tersedia seperti di Kemiri, disitu adalah lahan yang sekarang menjadi hutan kota. Itu juga berada dalam masalah sengketa. Dari Pihak adat sementara mengklaim lahan itu kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Tapi oleh pihak Polres Jayapura telah difasilitasi pihak adat untuk bersama-sama mencari solusi, jadi disini ada pihak adat dari kepemimpinan Ondofolo Jhon Suebu dan kemudian Pak Ramses Felle” tambahnya.
Karena menurutnya kedua pihak itu sampai saat ini sama-sama mengklaim tentang kepemilikan lahan. Awalnya masing-masing setuju untuk memberikan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Papua ini sebagai tempat untuk relokasi.
“Tetapi masing-masing tetap mempertahankan batas-batas mereka, karena belum ada kesepakatan itu. Itu yang mengulur waktu dalam pembangunan” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Yayasan Budha Tsu Chi siap membantu untuk membangunkan 500 unit rumah yang akan dijadikan hunian tetap, hanya saya Yayasan Budha Tsu Chi membutuhkan lahan yang sudah bebas dari masalah, “dalam hal ini adalah yang sudah ada pelepasan adat dan punya sertifikat. Kalau persyaratan itu sudah ada, mereka jamin untuk membangun 500 unit rumah. Soal lahan ini yang sampau sekarang ini juga belum ada titik temunya” ungkapnya.
“Itu yang sebenannya yang membuat hingga waktu terulur agak lama, selama ini Pemerintah Kabupaten Jaypura kalau kita mau lihat sebenarnya sudah memberikan perhatian yang serius dan juga memberikan dukungannya kepada masyarakat yang terdampak ini. Kita lihat saja beberapa posko yang ada ini selalu dibiayai, diberikan makan dan lain-lain supaya mereka tetap ada di berada di tempat pengusian sampai saat ini” tambahnya lagi.
Dijelaskannya, Pemerinta Kabupaten Jayapura sebenarnya sangat terbuka soal dana bantuan bencana, karena semua yang diberikan kepada korban itu dananta berasal dari dana bantuan itu.
“Mulai dari bantuan air bersih, peralatan yang digunakan untuk membersikan ruas jalan itu semua dari dana bencana. Jadi memang dana yang dikatakan bahwa pemerintah tipu-tipu itu sebenarnya sudah disalurkan dan pemerintah sudah terbuka untuk hal itu. Dana dari 20 sekian miliar itu sudah digunakan untuk hal-hal seperti tadi. Baik secara fisik dalam penanganan masalah infrastrukturnya, masalah pengungsi, itu sudah jalan” tukasnya.
Sekarang yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah bagaimana dapat merelokasi warga yang masih ada di tempat pengungsian pindah ke tempat yang layak. “tinggal itu, tapi sampai saat ini kami masih kesulitan di lahan, seperti yang saya sebutkan tadi” tandasnya.
Ditanyai wartawan soal kritikan yang disampaikan oleh Ketua LSM Papua Bangkit, ia mengatakan bahwa kritikan yang diberikan oleh Hengky Jokhu adalah hal yang baik dan juga menjadi salah satu bentuk masukan yang baik juga bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Kritikan ini sebenarnya bagus karena ini adalah salah satu bentuk masukan buat kami. Tapi sejauh ini mungkin mereka lihat dari luar ya, mungkin mereka lihat dari luar. Tetapi kalau mereka datang bicara dengan baik dan minta penjelasan pasti kami akan memberikan penjelasan terkait hal yang diminta dan memang hal-hal yang menyangkut uang inikan sifatnya sangat rawan dan bisa salah tafsir jika kita sampaikan tanpa ada data” jelasnya.
Oleh sebab itu ia meminta kepada seluruh pihak yang ingin mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan dana yang digunaka itu bersumber dari mana bisa datang langsung ke OPD terkait.
“Jadi untuk masalah keuangan sebenarnya mereka datang dan minta bukti, karena pengeluaran itu harus disertai dengan bukti. Buktinya itukan tidak mungki dimuat dalam surat kamabr ataupun media masa, paling jumlahnya saja secara global. Jadi kalau ada hal seperti itu sebaiknya mereka datang OPD yang bersangkutan yang berkaitan dengan masalah ini” tukasnya.
Ia juga menuturkan, tim ini bencana yang dibentuk ini sebenarnya sudah sangat lengkap dan sudah dibagi tugasnya masing-masing. “Tim yang menangani masalah publikasi ini adalah Dinas Kominfo jadi hal-hal yang menyangkut kegiatan ini harus di share dan di muat agar tidak menimbulkan presepsi lain. Jangan setelah ada kritikan keras seperti ini baru mau kerja untuk membagikan informasi terkait masalah ini, harusnya dari awal kerja terus. Jadi Dinas infokom minta datanya ke badan bencana baru di publikasikan bahwa yang masuk sekian dan yang keluar sekian, agar tidak membuat masyarakat bertanya-tanya” tutupnya. (yurie)
