WAROPEN,REPORTASEPAPUA.COM – Nasib Bandara Botawa Kabupaten Waropen hingga hari ini masih terkatung-katung. Pasalnya, bandara Botawa ini belum bisa di fungsikan lantaran masih di kelolah oleh provinsi. Itu belum diserahkan kepada Pemkab Waropen.
Hal itu terungkap dari hasil Reses Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long dan Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy didampingi beberapa staf DPRP masing-masing Rosa Bonay, Anderson Waroy dan Ulis saat menjaring aspirasi masyarakat di Kabupaten Waropen, baru-baru ini.
Namun ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari dua legislator Papua itu untuk membantu menyelesaikan persoalan dan kendala yang sedang dihadapi pemerintah daerah setempat.
Pertemuan itu dihadiri Kepala Suku Botawa, Yacob Moreni, Wakil Ketua Komisi B DPRD Waropen, Gesper Ivan Imbiri, Kepala Bidang Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen, Alberth Saway dan sejumlah masyarakat turut hadir dalam pertemuan itu yang berlangsung di kawasan Pantai Ronggaiwa Kabupaten Waropen.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, bidang Pemerintahan, Pertanahan, Tapal Batas, Pokitik, Hukum dan HAM, Tan Wie Long mengatakan, setelah mendengar uneg-uneg dan keluhan dari kepala suku Bontawa sebagai pemilik hak ulayat serta masyarakat, selanjutnya pihaknya akan menemui pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Waropen.
“Sesuai tupoksi kerja kita, maka kita turun coba menyerap aspirasi dari masyarakat sebelum bertemu dengan pemerintah daerah. Jadi setelah kita mendengar keluhan masyarakat lalu kita sandingkan dengan pernyataan Pemkab Waropen seperti apa, itu juga nanti kita cari jalan keluar yang terbaik,” kata Tan Wie Long.
Intinya kata Along sapaan akrab Politisi Partai Golkar ini, bagaimana Bandara Bontawa ini bisa dioperasikan supaya ketika ivent besar seperti Sidang Sinode digelar di Waropen bisa terlaksana dengan baik dan lancar.
Apa yang menjadi tugas kami ini lanjut Along, tentunya nanti akan lebih berdiskusi berkaitan tentang fungsi bandara yang ada disni. Seperti yang sudah kita lihat cukup megah dan bagus tetapi sayang sudah berapa tahun ini belum difungsikan secara komersial.
“Kalau itu sudah difungsikan berarti kan ada sebuah harapan dari masyarakat yang belum tercapai. Jadi inilah yang tadi kita lakukan diskusi lepas walaupun pertemuan ini dilakukan bukan ditempat yang resmi atau megah, tetapi itu semua tidak menyurutkan semangat kami untuk bertemu langsung dengan masyarakat,” TUTURNYA.
Apalagi kata Mantan Ketua DPRD Membaramo Raya itu, persoalan bandara ini bukan ada di kabupaten tetapi persoalannya ada di provinsi. Justru kalau sudah di provinsi, pihaknya lebih mudah untuk mengkoordinasikan terkait tentang masalah bandara itu. Ada Persoalan apa yang sebenarnya terjadi dalam bandara ini.
Terkait dengan adanya pro kontra terkait masalah hak ulayat yang belum terselesaikan kata Along, pihaknya juga akan mencoba mendiskusikan.
“Jadi aspirasi ini kita akan tampung dan selanjutnya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mempercepat fungsi Bandara Botawa ini, sehingga masyarakat juga bisa menikmati, “ujar Along.
Hanya saja, selama ini bandara Botawa ini belum bisa dioprasionalkan lantaran masih di kelolah oleh provinsi dan itu belum diserahkan kepada Pemkab Waropen
“Jadi itu masalahnya, baik dari sisi operasiionalnya maupun SDM yang mengelolah itu belum diserahkan karena kewenangan pembangunan bandara itu masih ada di provinsi belum diserahkan ke daerah. Kita di daerah ini hanya menyiapkan lahannya saja tapi mereka punya pekerjaan sampai dengan sistim operasionalnya juga itu masih berada di provinsi,”ungkap Kepala Bidang Udara, Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen, Alberth Saway.
Kemudian lanjutnya, sampai hari ini Bandara Botawa ini belum diresmikan dan belum diserahkan operasionalnya. Sehingga kami juga menjadj beban karena tiap hari kami ditanyak oleh masyarakat. Ada bandara tapi tidak ada pesawatnya.
Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy mengatakan, dengan kehadiran kita ini, maka aspirasi dari masyarakat ini kita akan kawal sama-sama dan kita juga akan cari solusi terkait dengan polemik bandara Botawa ini yang masih terkatung-katung.
“Persoalan Bandara Botawa ini kita akan sampaikan ke publik, sehingga masyarakat bisa tahu kemelut bandara ini yang sudah sekian tahu tidak di operasikan, dan diresmikan” kata Nussy.
Yang pasti tandas Nussy, kehadiran kami berdua bukan cari persoalan, kita disini cari kedamaian, juga cari solusi supaya bandara ini kembali di fungsikan.
“Supaya anak-anak Waropen juga ini ada mukalah, jangan muka-muka lain yang terlihat terus, Jadi kita semua harus diterima di semua pihak, “imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Waropen, Gesper Ivan Numberi mengatakan, sesungguhnya konsentrasi pemerintah daerah saat ini memang fokusnya bandara, namun harus dilihat kembali kemampuan APBD sangat tidak mencukupi.
“Jadi faktor utama kekuatan anggaran untuk bandara sangat tidak mencukupi. Saya pikir kalau pemerintah daerah bisa tuntaskan dalam tahun ini mungkin kita bisa eksen, tapi apakah bisa eksen sementara tunggakan hak ulayat kita belum tuntaskan. Saya rasa ini merupakan gangguan juga dan pasti ada indikasi-indikasi lain terhadap kepala suku bahwa mungkin beliau sudah terima uang, makanya ini harus di klarifikasi dengan baik, ” jelasnya.
Oleh karena itu, tandas Gesper, pemerintah daerah harus jeli terhadap hal ini supaya konsentrasi kita jangan terganggu.
Untuk saat ini ia hanya konsentrasi pada jalan. Meskipun ada bandara yang begitu megah tapi sepanjang jalan Kota Waropen hancur, percuma juga. Sehingga harus utamakan jalan dulu.
“Lebih baik kita konsentrasi pada pembangunan jalan dulu. Jadi pikiran saya utama itu adalah jalan. Karena kalau kita bangun bandara tapi jalan rusak semua, lalu tamu datang untuk persiapan Sinode mereka mau lewat mana,”imbuhnya.
Apalagi kata dia, kondisi jalan saat ini sudah murat marit, hancur total sebab kemampuan APBD tidak mencukupi untuk bisa diestimasikan jalan itu.
“Jadi saran saya kepada bapak berdua, ini mungkin bisa ditindak lanjuti di provinsi, karena ruas jalan ini bukan untuk APBD. Itu APBD tingkat satu, sehingga perlu ada bargening khusus,” pintanya.
Sementata itu, Wakil Bupati Waropen Hengky Wonaturey mengucapkan terimakasih atas kunjungan DPR Papua dalam hal ini Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long dan Anggota Komisi I, Yonas Alfons Nussy yang sudah datang ke Waropen untuk menjaring dan menyaring aspirasi dari masyarakat. Baik terkait bandara, jalan dan juga jembatan yang kondisinya memang sudah rusak.
“Adik Yonas dan Pak Along sudah menerima kita punya usulan-usulan dan kita minta tolong untuk bicara percepatan penganan jembatan Manefokeni di Botawa dengan jembatan Demba di Waren, kemudian bandara di Botawa. Bandara itu sebenarnya dibangun oleh provinsi dan sampai hari ini belum di resmikan oleh provinsi ini, ” bebernya.
Untuk itu kami minta DPR Provinsi untuk bicarakan hal ini termasuk pelabuhan laut sebab ada testel yang dibangun dengan dana provinsi tapi itu belum nyambung dengan dermaganya.
Jadi kami sudah percayakan kepada DPR Papua karena itu merupakan pemda provinsi, sehingga DPR Provinsi bicarakan hal ini kepada Pak Gubernur, Lukas Enembe. Kami tunggu kapan peresmian bandara Botawa, ” kata Wabup Hengky Wonaturey.
Namun terkait masalah hak ulayat kata Hengky, sudah diagendakan oleh pihaknya untuk segera menyelesaikan pembayarn tanah itu.
Selain itu, lanjut Hengky, kita juga minta bantuan kepada dua anggota DPR Provinsi ini, untuk bisa memperjuangkan ini di provinsi.
“Kebetulan Yonas Nussy ini juga orang Waropen, jadi pasti dia ada perhatian supaya bandara ini dapat segera di fungsikan kembali,” ucapnya.
Apalagi sambungnya, kita Waropen nanti jadi tuan rumah Sidang Sinode GKI yang ke 18 tahun 2022.
“Jadi kami harap dua ini dapat dituntaskan, yakni soal dermaga dan lapangan bandara Botawa,” harapnya.(tiara)
