Wondama, Reportase Papua.com- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di kabupaten teluk Wondama merupakan persoalan yang sering terjadi.
Tentu, persoalan ini dipandang perlu mendapat penjelasan detail, sebab kelangkaan BBM bukan lagi persoalan baru di tengah masyarakat Wondama.
Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Elisa Auri-Ferry Auparai (A2), akui memang kelangkaan BBM di Wondama sering terjadi, tetapi kata calon wakil bupati Ferry Auparai, kelangkaan itu terjadi akibat pengurangan kuota BBM supsidi dalam rangka penghematan energi minyak bumi dan gas dan kurangnya antusias pemerintah daerah sendiri dalam mengambil langkah atau kebijakan, mengatur peredaran BBM di Wondama.
Hal itu, diungkapkan calon wakil bupati nomor urut satu pada debat kandidat putaran ke tiga di aula SMP Negeri 1 Wondama. ketika menjawab pertanyaan dari paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Paulus Indubri-Kuro Matani (Idaman), tentang, sebab kelangkaan BBM dan strategi mengatasinya.
“Pertanyaan saya singkat. Bagaimana strategi kalau paslon nomor satu di percayakan rakyat jadi bupati dan wakil bupati Wondama. Dari pengalaman yang ada, yang kita alami semua, supaya persoalan BBM yang terus terjadi di Wondama tidak terulang lagi, bagaimana strategi dan solusi akibat dampak dari kelangkaan BBM bagi tenaga medis dan guru yang bertugas di kepulauan, agar menjalankan tugas di kabupaten Wondama secara maksimal,?”tanya paslon Idaman.
Dari podium debat, Auparai sebelum menjawab pertanyaan tersebut, dia berikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang selalu menghubunginya melalui via telepon seluler apabila terjadi kelangkaan BBM di Wondama.
“Kita Ketahui semua BBM kadang langka. Persoalan kelangkaan BBM belum banyak di ketahui rakyat Wondama. pada hal ini persoalan penting. Saya pikir langkah-langkah pemerintah daerah selama ini cukup baik, karena ketika kelangkaan BBM saya pasti di hungi oleh bapak bupati kemudian kita sama-sama mencari solusi,”ujar Auparai.
Selain sebagai calon wakil bupati paslon nomor 1, Auparai adalah pemilik perusahaan (PT. Papua Bumi Kasuari) sebagai penyalur atau transporter BBM ke Kabupaten Teluk Wondama. Auparai mengaku, langkah baik pernah di lakukan pemda Wondama dengan menggelar rapat bersama, pemda, penyalur BBM dan pertamina.
“Satuh langkah luar biasa, saya dan pihak pertamina kita pernah di undang oleh bapak wakil bupati yang hari ini adalah calon bupati nomor urut tiga duduk bersama-sama dengan forkopimda Pemda kabupaten Teluk wondama dalam rapat pertamina patra Niaga, kita vendor, menjelaskan kepada pemerintah daerah yang hadir pada hari itu bapak wakil bupati, kapolres,sekda kepala-kepala dinas terkait, dalam pertemuan itu, sudah di jelaskan dari pihak pertamina bahwa BBM supsidi ini adalah BBM penugasan (bensin), sehingga BBM ini, tidak boleh di gunakan oleh ASN dan TNI POLRI,”ujar Auparai
Rapat tersebut membuahkan hasil, kata Auparai 3 keputusan penting yang wajib di penuhi oleh pihak penyalur atau transporter BBM dan infrastruktur BBM.TNI, Polri dan ASN tidak lagi menggunakan BBM Subsidi (bensin). Sebab dalam rangka penghematan energi minyak bumi dan gas kuota BBM supsidi Wondama dikurangi.
“Akirnya pihak forkopimda memutuskan, pertama untuk tidak terjadi kelangkaan kita di tuntut oleh pemerintah daerah, menggantikan kapal dan itu suda kita lakukan puji Tuhan dalam bulan Desember ini, kita suda menggantikan kapal, jadi kita akan mengantar BBM itu satu bulan tiga kali di kabupaten Teluk Wondama. Kemudian kita menyiapkan infrastruktur, infrastruktur yang saya maksudkan ini berhubungan dengan infestasi, kita harus bangun lagi tangki-tangki dan lain sebagainya,”ucap Auparai.
Melalui rapat tersebut, kata Auparai pihak pertamina sudah meminta kepada pemda Wondama menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), meminta penambahan kuota BBM jenis bensin.
“Semua kita siapkan, kemudian pihak pertamina minta, kalau bisa, pemda kabupaten Teluk wondama mengeluarkan dua surat yang satu ke BPH Migas. Mengingat kuota (Bensin) kabupaten Teluk Wondama, 480 kilo liter telah di potong sebesar 120 kilo liter kusus bensin. Kenapa Ini di potong? Karena pertamina dan BPH Migas, berdasarkan data BPS kabupaten dan provinsi, kuota BBM untuk rakyat miskin di kabupaten Teluk Wondama, di potong. Kita sepakati bersama, adalah pemerintah kabupaten Teluk Wondama harus mengeluarkan peraturan bupati sementara kita pake sebagai dasar sambil menunggu DPR dan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang peredaran dan pengawasan BBM supsidi. kita lihat hari ini, di wondama, ASN, TNI dan POLRI, masih menggunakan BBM yang sebenarnya tidak di peruntukan bagi mereka kemudian lahirlah peraturan bupati sementara mengatur tentang penggunaan BBM bagi ASN, TNi dan Polri.
Auparai menjelaskan, pihak pertamina pun meminta kepada pemda Wondama memberikan rekomendasi terkait pembangunan SPBU di Wondama, namun Auparai mengaku hingga saat ini selaku transporter atau penyalur BBM dia belum mendat rekomendasi yang dimaksud.
“Pertamina suda meminta kepada pemerintah kabupaten Teluk Wondama untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi bupati, terkait dengan pembangunan SPBU. kusus SPBU industry, di pakai oleh ASN dan TNI Polri. Sampai hari ini, mungkin karena kita semua sibuk sehingga saya juga belum pernah mendapat peraturan bupati yang kita putuskan bersama forkopimda. rekomendasi untuk pembangunan SPBU industry, karena yang pernah kita terima dari pemda kabupaten Teluk Wondama beberapa tahun yang lalu adalah SPBU supsidi, itu tidak di setujui pertamina karena di mana ada pertamina berdiri di situ harus ada depot pertamina di situ. Sehingga, harus ada kebijakan bupati. Kebijakan bupati itu, yang mengatur tentang peredaran dan pengawasan BBM supsidi atau BBM peruntukan, tidak boleh di gunakan oleh kendaraan dinas atau plat merah tidak boleh di gunakan oleh TNI dan Polri,”jelas Auparai.
Selaku transporter, kata Auparai dia juga bertugas membawa BBM khsus Polri ke Wondama. “Kusus untuk Polri, selaku transportir pertamina, saya setiap dua tiga bulan saya mengangkut BBM kusus teman-teman kepolisian sesuai jumblah kuota yang sudah disediakan,”ujar Auparai.
Auparai mengatakan BBM merupakan kebutuhan yang tidak dapat tergantikan, seperti bahan makanan lainnya.
“BBM ini barang yang tidak bisa di gantikan. Orang tidak makan nasi bisa di ganti dengan singkong atau keladi. pakaian sobek bisa ditunda untuk tidak memakainya, tetapi kalau BBM tidak dapat digantikan.Proses perekonomian bisa lumpuh. Saya berharap persoalan tenaga medis yang ada di pesisir di pulau yang ada di mana saja berada, siapapun pemimpinnya nanti yang terpilih kita berbesar hati untuk mengeluarkan peraturan bupati atau peraturan daerah sehingga ASN dan TNI POLRI tidak lagi menggunakan BBM supsidi yang di peruntukan untuk rakyat, petani, tukang ojek, nelayan dan lain sebagainya kusus untuk petugas medis, atau petugas dinas lainya,”kata Auparai.
Auparai berharap, siapun dari ke 4 paslon yang maju pada pilkada 2020 dapat melakukan langkah bijak mengatasi persoalan BBM di Wondama.
“ Sebenarnya, tidak ada persoalan. Hanya butuh campur tangan pemerintah daerah sehingga saya berharap dengan rendah hati dengan mohon maaf apa bila dari ke empat kandidat ini, siapa yang di utuskan Tuhan lewat pilkada pimpin Wondama, mari kita sama-sama melihat persoalan ini dengan mata hati kita. Harus ada peraturan bupati kalau tidak, peredaran BBM di kabupaten Teluk wondama sampai kapanpun tidak akan selesai. Karena, peraturan bupatih adalah payung hukum, peraturan turunan dari undang-undang BPH Migas. Kita wajib berjuang kembali ke BPH Migas lewat surat pemerintah daerah untuk mengembalikan kuota kita yang hilang 120 kilo liter,”tutup Auparai. (SR)
