JAYAWIJAYA, REPORTASEPAPUA.COM – Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Jayawijaya, Rabu (7/4/2021) Bertemu dengan Bupati Jayawijaya, di ruang rapat Bupati Kantor Otonom Wenehule Huby.
Pertemuan itu ternyata membahas soal pemberitaan sebelumnya tentang 99 Persen Pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Dalam pertemuan itu, Bupati menyebutkan bahwa, dirinya telah memaparkan dan menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan dihadapan Gapensi Kabupaten Jayawijaya, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Tahun 2020 dan tentang apa yang sudah dilakukan.
“Jadi dalam kegiatan yang 2,5 miliar ke bawah itu dikerjakan oleh anak-anak OAP, tetapi kalau yang keatas itu kita buka lelang untuk silahkan saja siapa yang mau,” kata Bupati Jhon Richard Banua, SE.M.Si.
Terkait Polemik Jalan Lingkar Lukmen yang tidak Melibatkan Pengusaha Anak Asli Papua, Bupati menyebutkan, sebelumnya telah dibicarakan, serta dijelaskan saat Pertemuan Dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi.
Artinya, Pengusaha ataupun kontraktor Anak Asli Papua yang berasal dari Distrik tempat dilaluinya jalan Lingkar Lukmen akan terlibat langsung, dan mendapatkan pekerjaan.
“Kalau ada yang bilang tidak ada yang mengakomodir, saya mau jelaskan bahwa ini dalam tahapan, jadi dalam kontrak induk sudah lakukan tender sekarang saat mulai bekerja mereka akan koordinasi dengan anak-anak OAP yang kontraktor,” kata Bupati Kabupaten Jayawijaya.
Sementara itu, Ketua Gapensi Kabupaten Jayawijaya, Fred Huby menjelaskan, Bupati Kabupaten Jayawijaya telah mengundang Gapensi secara resmi untuk Klarifikasi pernyataan tentang 99 persen.
Dalam pertemuan itu, kata Fred, Bupati Jayawijaya telah meralat bahwa yang 99 persen yang dimaksud itu ialah paket penunjukan khusus Putra daerah, dan itu telah diatur melalui Perpres bahwa 1 milyard rupiah kebawah untuk OAP, dan untuk 1 hingga 2,5 milyard rupiah merupakan giliran terbatas untuk OAP.
“Jadi yang dimaksud itu yang diatur oleh Perpres, jadi tadi beliau juga kasih data-data yang khusus OAP,” kata Fred Huby.
Kata Fred Hubi, dalam pertemuan tadi, Bupati Jayawijaya menyampaikan bahwa, jika memungkinkan di tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Jayawijaya akan mengusahakan untuk Perusahaan OAP sesuai dengan Perpres.
Namun, kata Fred Hubi, Bupati juga meminta agar Perusahaannya tidak dipinjamkan kepada teman-teman Pengusaha yang bukan Pengusaha, tapi Perusahaannya dipinjamkan.
“Jika begitu datanya akan berbeda oleh Pemerintah, padahal pekerjaan dilapangan bukan dilakukan Pengusahanya, dan data ini sesuai dari ULP dan sesuai Perpres 17 itu,” kata Fred Hubi. (yanti)
