JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Terkait Tuntutan Peserta yang Mengikuti test seleksi ( Institut Pemerintahan Dalam Negeri ) IPDN Papua tahun 2019 melalui jalur khusus afirmasi Orang Asli Papua (OAP) yang direkomendasikan oleh MRP dan DPR Papua, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda tegaskan bahwa perekrutan tersebut bukan melalui Kepegawaian secara Nasional, jadi tuntutan kejelasan tersebut harus ditanyakan kembali kepada yang merekrut dalam hal ini MRP dan DPR Papua.
“MRP itu tugasnya untuk mengontrol, mengawas, mengajukan lewat BKD Provinsi Papua, sehingga kami ada kerjasama dengan mereka, akan tetapi mengapa mereka langsung bertindak untuk membuka pendaftaran untuk IPDN di Jayapura, tupoksi mereka apa? , ” Ujar Kepala BKD Papua kepada Wartawan.
Dirinya menyebut bahwa hal ini mencurigakan, apa sebenarnya yang terjadi dibalik perekrutan secara diam diam ini, tanpa sepengetahuan Badan Kepegawaian Daerah.
” Pendaftaran CPNS maupun IPDN itukan alurnya sudah jelas penerimaan itu diumumkan secara Nasional, dan dari 19 Peserta IPDN yang kemarin diperjuangkan oleh kami pihak kepegawaian, itu adalah mereka yang mengikuti tahap seleksi awal hingga seleksi terakhir melalui penerimaan secara nasional dan resmi, dan itu yang di akomodir oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI), ” kata Nicolaus Wenda.
” Saya juga bingung, pihak MRP dan DPR merekrut anak anak itu melalui jalur apa, ” Tegasnya. ( berti )
