Sentani, Reportasepapua.com – Anggota Komisi V DPR-RI, Willem Wandik menilai bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk seluruh korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura terlalu sedikit.
Hal ini dikatakannya menyusul kunjungan Presiden RI, Joko Widodo dan sejumlah Kementerian di Kabupaten Jayapura, Senin (1/4), kemarin.
“Kami lihat mungkin hanya Rp. 2 Miliar. Kurang lebih sekitar itu yang kami tahu dan ikuti di berbagai media” katanya saat ditemui wartawan di Aula STAKIN Jayapura, Selasa (2/4) siang tadi.
Ditanyai reportasepapua.com soal pandangan DPR-RI terkait penanganan bencana banjir bandang ini, dirinya mengatakan bahwa penangananannya sudah sangat baik hanya saja ada beberapa hal yang kurang.
Salah satunya adalah penempatan bagi para pengungsi. Karena dirinya melihat para pengungsi ini di tempatkan di tempat-tempat yang kurang layak.
“Kurangnya hanya itu. Tapi yang lain sudah sangat baik buktinya pak gubernur, begitu dengar terjadinya bencana ini langsung turun dan mengangkat status ini sebagai bencana provinsi dan pihaknya langsung bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan memberikan dukungan dana Rp. 5 Miliar” jawabnya.
Dirinyapun berharap, dengan kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Kabupaten Jayapura untuk mengunjungi seluruh korban banjir di daerah tersebut dapat mempengaruhi opini nasional agar dapat memperharui APBN.
Tujuannya agar dapat digunakan untuk rehabiltasi dan rekonstruksi seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam bencana alam tersebut.
“Bukan hanya untuk korban tapi juga untuk fasilitas umum yang rusak akibat bencana ini. Karena kami juga menyadari bahwa Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua selama ini sangat tergantung kepada kebijakan anggaran fiscal pusat” terangnya.
Diungkapkannya, sejauh ini Provinsi Papua tidak punya kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah seperti daerah lain. Menurutnya daerah lain bisa menggunakan CSR dan mendapat dukungan dari berbagai koorporasi. Tapi di Papua sejauh ini belum bisa, meski Papua menurutnya sudah sejak lama menjadi dapurnya dunia.
“Sampai saat ini Papua masih tergantung sama Pemerintah Pusat. Oleh karena itu kehadiran sejumlah Kementerian dan Presiden ke Kabupaten Jayapura, kemarin bisa mempengaruhi opini nasional agar berdampak pada serapan APBN untuk membantu dan meringankan beban pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penanganan rekonstruksi” ungkapnya.
“Jadi ya itu saja, dengan kujungan presiden dan sejumlah kementerian, kemarin harapan kami ya itu bisa mempengaruhi opini nasional untuk pengaruhi penggunaan ABPN” pungkasnya. (yurie)
