Bahas Pertambangan Emas Tradisional, MRP-PB Bertemu Pemilik Hak Ulayat

0
379

MANOKWARI, Reportasepapua.com – Guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan penambangan Emas Tradisional di Kampung Mantedi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat bertemu masyarakat pemilik hal ulayat.

Pertemuan yang berlangsung, Rabu (27/03/2019) sekira pulul 12.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT itu dihadiri Ketua MRP dan seluruh anggota Pokja Adat.

Kemudian dihadiri juga 13 pemilik hak ulayat dan kepala suku diantaranya Suku Meyof, Wasirawi, Warmomi, Waramui, dan Waryori.

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan pertemuan MRP dan masyarakat pemilik hak ulayat tersebut sudah dua kali dilaksanakan.

Dimana, pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi terkait ijin-ijin berupa surat dan dan sudah beberapa surat yang sudah dipenuhi, meski surat ijin pertambangan belum ada.

“Penyelesaian masalah pertambangan trasional itu butuh waktu yang cukup lama, karena menyangkut dengan pusat. Sedangkan untuk Kopermas dan ijin pertambangan, kami akan berkoordinasi dengan Bupati dan Pemprov dalam hal ini dinas terkait,”ujar Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren kepada reportasepapua.com, usai pertemuan bersama masyarakat pemilik hak ulayat.

Namun mengenai Kopermas, lanjut Ahoren, masyarakat sudah membentuknya dan memilik badan hukum salah satunya Akta Notaris dan Kopermas ini juga sudah membayar pajak ke daerah.

Menurut masyarakat, kata Ahoren, pertambangan tradisional tersebut sudah berjalan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Namun belum memiliki ijin pertambangan dari pemerintah.

Padahal Kopermas yang dibentuk masyarakat sudah mengurusnya. Bahkan mereka sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah, tetapi belum ada respon.

“Maka masyarakat ini menyampaikan aspirasi kepada kita untuk di tindaklanjuti kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait,”terangnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua MRP berharap kepada masyarakat agar dapat menjalankan Kopermas yang dibentuk secara baik.

“Kami akan mengundang semua kepala suku pemilik hak ulayat di lokasi penambangan dalam waktu dekat untuk membicarakan persoalan ini dana melibat pemerintah. Maka rakyat bersatu,”tandasnya. (one)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here