Awal Perjuangan Tim DPR Papua Temukan Titik Terang, Dua Fraksi di DPR RI Janji Perjuangkan Kajian Otsus DPR Papua

0
520

JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Hari pertama melakukan lobi politik ke DPR RI, Tim DPR Papua akhirnya menemukan titik terang. Pasalnya, dua Fraksi di DPR RI telah berjanji akan memperjuangkan hasil kajian Pansus Otsus DPR Papua, aspirasi masyarakat Papua, dan pendapat fraksi fraksi dewan dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua di senayan.

Janji itu disampaikan Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat DPR RI, yang ditemui Tim DPR Papua, pada Senin siang di Senayan (21/6/2021).

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Vera Febyanthy saat ditemui Tim DPR Papua mengatakan, dalam rapat bersama pihaknya beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan kelonggoran dalan tahapan revisi UU Otsus. Bukan hanya dua pasal saja yang akan dibahas.

“Kini bagaimana kita tuntut janji pemerintah. Kami Fraksi Demokrat, dan beberapa fraksi lain, juga meminta pembahasan revisi Undang-Undang Otsus, jangan terlalu cepat,” kata Vera Febyanthy.

Oleh karena itu, ia pun meminta Tim DPR Papua juga melakukan lobi politik terhadap fraksi lain di senayan. Sebab, kalau semua fraksi di DPR RI bisa menyuarakannya, pembahasan revisi UU Otsus dapat ditunda.

“Masih bisa bergerak, masih bisa berubah. Kami sudah mendengar beberapa masukan, sehingga tim tenaga ahli kami bisa memasukkan dalam inventaris masalah oleh Fraksi Demokrat,” ujar Vera Febyanthy.

Apalagi lanjut Vera, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada banyak rencana yang akan dimasukkan dalam UU Otsus. Akan tetapi, entah kenapa itu tidak dimasukkan dalam rencana revisi UU Otsus pemerintahan kini.

“Kita harap konsistensi pemerintah. Tapi memang banyak yang aneh. Kenapa revisi ini tidak dibahas melalui MRP dan DPR Papua,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai mengatakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, revisi terhadap undang-undang minimal 50 persen.

Menurut Gobai, jika memang yang direvisi dalam UU Otsus hanya dua pasal, yakni tentang tambahan dana Otsus dan pemekaran, maka sebaiknya itu diatur lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

“Hal hal subtansi yang mestinya diatur. Bukan hanya dua pasal saja yang akan direvisi,” tandas Gobai.

Bahkan kata Jhon Gobai, yang diharapkan orang asli Papua adanya ruang. Pemerintah juga diminta tidak alergi terhadap kelompok berseberangan berseberangan di Papua.

Jhon Gobai menambahkan, lebih baik pembahasan revisi UU Otsus terlambat, yang penting dapat menyelesaikan akar persoalan di Papua daripada cepat namun tidak menyelesaikan masalah.

“Jadi Undang-Undang Otsus ini mesti benar benar menjadi regulasi untuk kepentingan masyarakat Papua,” tekannya. (TIARA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here