Jayapura, reportasepapua.com – Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, H Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, akhirnya menjawab aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, H Yanni,SH kepada Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (purn) Djoko Santoso dihadapan ratusan kader Partai Gerindra saat mengikuti pembekalan di Posko Pemenangan Gerindra Papua, Entrop Kota Jayapura, baru-baru ini.
Bahkan, jika resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, maka kedua pasangan yang diusung oleh koalisi Indonesia Adil dan Makmur siap mewujudkan Papua yang adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepada wartawan, Ketua DPD Gerinda Provinsi Papua, Yanni, SH mengungkapkan, bahwa Prabowo-Sandi telah mendengar dan mencermati aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan oleh dirinya mewakili DPD dan 29 DPC Gerindra Kabupaten/Kota yang tidak lain merupakan representasi dari masyarakat Papua.
“Prabowo-Sandi bukan hanya mendengar, tetapi juga telah mempelajari secara serius berbagai problem pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Papua, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya yaitu Otonomi Khusus Papua,”ungkap Srikandi Gerindra Papua ini di Posko Pemenangan Gerindra Papua, baru-baru ini.
Apalagi tandas Yanni, jika Prabowo-Sandi berpendapat permasalahan di Papua tidak cukup, diselesaikan hanya dengan pemberlakuan Otsus, tetapi harus disertai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mendorong efektivitas implementasi Otsus serta sinergitas strategi dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya.
Menurut Yanni, setidaknya ada beberapa isu penting yang menjadi komitmen politik Prabowo-Sandi untuk mewujudkan Papua yang Adil dan Makmur.
“Prabowo-Sandi jika menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka pemekaran Papua siap dimekarkan 5 provinsi berdasarkan 5 wilayah adat, Prabowo-Sandi juga menilai bahwa Papua memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang sangat potensial sehingga sudah saatnya dimekarkan menjadi 5 Provinsi,” tekannya.
Dengan melalui pemekaran tersebut, kata Yanni, maka pembangunan di berbagai sektor pada 5 wilayah adat tersebut dapat dipacu secara lebih cepat, karena ada 5 Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).
“Jadi alokasi Otonomi Khusus diberlakukan secara permanen, tapi ingat permanen berbeda dengan sebelumnya, sebab Otsus bagi Papua merupakan amanat negara yang telah dijamin dalam konstitusi.
Oleh karena itu lanjut Yanni, sangat tidak tepat jika alokasi dana Otsus yang diatur dalam undang-undang sekarang memiliki jangka waktu tertentu,”tandas Yanni
Yanni yang juga maju sebagai calon legislatif untuk DPR Papua dari daerah pemilihan Tabi menekankan, tak hanya itu, jika negara juga sudah menetapkan Papua sebagai wilayah dengan kekhususan tertentu, maka disertai dengan kekhususan dalam konteks anggaran. Sebab tidak boleh kekhususannya permanen, kemudian anggarannya bersifat temporel dan keliru.
”Jadi Prabowo-Sandi berkomitmen akan merubah cara pandang negara terhadap Papua dalam konteks penerapan Otsus, dimana Prabowo siap memberikan konsen penuh terhadap Papua,”jelasnya.
Mantan Ketua III DPR Papua ini kembali menegaskan, bahwa di era Prabowo-Sandi, orang Papua bakal mendapatkan perhatian lebih bahkan permintaan pihaknya agar orang Papua mendapat porsi lebih kuota menteri, bahkan siap dipenuhi Prabowo-Sandi, jika terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden.
“Papua ini kan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan hampir semua jenis sumber daya alam di Papua. Oleh karena itu Prabowo-Sandi berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih kepada putra-putri terbaik Papua untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di semua kementerian, jadi bukan hanya 1 orang menteri sebagaimana yang selama ini terjadi, tetapi juga harus ada Perda jabatan-jabatan struktural di semua kementerian,” paparnya.
Bahkan Politisi Partai Gerindra Papua ini menilai, posisi menteri seperti Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Menteri Pariwisata harus diberikan kepada orang Papua.
Yanni menambahkan, karena selain sumber daya yang melimpah juga keindahan alam Papua, sehingga kedua posisi menteri tersebut adalah harus diberikan kepada orang asli Papua.
“Jadi bukan hanya 1 orang sebagaimana yang terjadi selama ini, tetapi juga harus ada pada jabatan-jabatan struktural di semua kementerian,”tegas Yanni. (tiara)
