RANSIKI, Repotasepapua.com – Dalam setiap kampanyenya di seluruh distrik pasangan calon bupati-wakil bupati Manokwari Selatan, Markus Waran – Wempi Welly Rengkung (Mawar) selalu mengkampanyekan pemekaran kampung dan penerimaan honorer di daerah tersebut.
Calon bupati Mansel, Markus Waran ketika ditemui Reportasepapua.com mengungkapkan alasannya kenapa dua hal itu akan menjadi prioritas dalam pemerintahannya 5 tahun kedepan ketika kembali terpilih menjadi bupati dalam Pilkada serentak 09 Desember mendatang.
Soal pemekaran kampung, Waran menjelaskan bahwa struktur pemerintahan di Republik Indonesia ini seperti kerucut sehingga kewenangan ini sudah seharusnya berada di masyarakat.
“Makanya, Manokwari Selatan kedepan itu kita akan bentuk sistem pelayanan yang berbentuk kerucut dan pelayanan harus dari bawah naik keatas. tujuannya agar seluruh masyarakat dapat merasakan dampak dari sebuah pembangunan” ungkap Waran di Ransiki, Sabtu (14/11).
Oleh karena itu, menurutnya pemekaran kampung itu sangatlah penting untuk Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga kedepan anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan bisa diturunkan langsung ke kampung dengan tujuan agar masyarakat dapat membangun kampungnya sendiri dengan anggaran yang telah ditetapkan.
“Supaya anggaran itu tidak ada lagi di kabupaten tapi langsung dikelola oleh masyarakat melalui pemerintah kampung” tukas Waran.
Ditambahkannya, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus) juga akan dialokasikan kepada pemerintah kampung untuk pembangunan secara langsung.
“Jika Otsus jilid dua ini berlangsung dana 60 persen yang diperuntukan untuk kabupaten akan kita dorong langsung ke kampung agar masyarakat dapat mengelolanya secara langsung. Karena masyarakat asli Papua itu hanya ada di kampung jadi sudah seharusnya dana itu turun langsung ke masyarakat” tuturnya.
Program ini kata dia akan mendapatkan pengawasan langsung dari Pemkab Mansel, dan ia juga menegaskan jika ada aparat kampung yang menggunakan dana yang telah dialokasikan langsung ke kampung tidak sesuai dengan juknis yang berlaku akan diberikan sanksi tegas.
Dia kembali menembahkan bahwa saat ini Surat Keputusan (SK) soal pemekaran kampung di Manokwari Selatan sudah ada hanya tinggal menunggu nomor registrasi yang ditandatangai oleh Mendagri.
“Hanya tinggal tunggu nomor registrasi saja, jika itu sudah ada maka tinggal kita tetapkan dengan DPRD dan kemudian kita lantik karateker kepala kampung yang telah dimekarkan nanti” pungkasnya.
Mengenai penerimaan honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Papua Barat ini mengemukakan alasannya.
Alasan yang pertama, karena Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah tersebut sangatlah penting. Karena menurutnya pemerintah daerah ini hadir untuk masyarakat asli Papua yang ada di daerah ini.
“Pemerintah itu sebenarnya hadir untuk masyarakat yang ada di enam distrik di sini, sehingga saat saya dilantik menjadi bupati pada tahun 2015 lalu yang terpikir di benak kami saat itu adalah SDM dari daerah ini”
“Karena pada saat ini daerah ini dimekarkan dan dipimpin oleh karataker daerah ini sangan minim dengan staf, sehingga kami langsung bergerak cepat untuk mengatasi itu dengan cara mengangkat tenaga honorer sebanyak-banyaknya untuk ditempatkan di seluruh instansi teknis untuk dapat membangung daerah ini” katanya.
Alasan lain mengapa para tenaga honorer ini menjadi prioritas dalam pemerintahannya, Waran mengungkapkan bahwa para honorer inilah yang pertama kali mendorong agar Manokwari Selatan ini dimekarkan dari kabupaten induk (Manokwari).
“Jadi kalau kita bangun kantor dan infrastruktur lebih dahulu, mereka ini akan tersisihkan dan mereka juga akan menjadi penyakit sosial di tengah kalangan masyarakat sehingga ini yang kami amankan lebih dulu. Sehingga kalau pembangunan infratruktur dan kantor sudah selesai mereka tinggal masuk dan bekerja disana. Tapi kalau kantor yang di bangun diluan nanti yang masuk dan bekerja disana bukan orang asli disini tapi dari luar, makanya kita rekrut honorer terlebih dahulu” ungkapnya.
Menurutnya hal ini sangat penting, karena jika mereka tersisih pasti nantinya akan terjadi disintegrasi, demo dan berbagi macam hal di daerah tersebut sehingga pengangkatan honorer ini sangat penting. (Yurie)
