SENTANI, Reportasepapua.com – People Power yang digaungkan oleh beberapa pihak untuk menyikapi hasil Pilpres 2019 mendapat penolakan di Papua.
Karena menurut Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu People Power ini bertujuan untuk menganulir hasil yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang sifatnya independen. Dia juga memastikan bahwa aksi tersebut tidak akan di respon oleh Dunia Internasional.
Jokhu mengungkapkan bahwa, People Power ini adalah konsumsi Jakarta. Dirinya juga mengungkapkan bahwa people power ini tidak akan bisa berhasil sepanjang TNI dan Polri masih tetap solid.
“Di banyak negara biasanya People power ini bisa berhasil, apabila didukung oleh TNI atau Polri. Atau ada perpecahan di tengah-tengah diantara TNI atau Polri. Nah, kalau sepanjang TNI dan Polri solid itu agak sulit berhasil dengan gerakan-gerakan people power yang digerakkan oleh masyarakat,” kata Hengky Jokhu di Sentani, Senin (20/5).
Hengky menjelaskan people power semacam ini biasanya konotasinya untuk menggulingkan kekuasaan, untuk konteks Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Presiden (Pilpres) ini sulit untuk menggulingkan kekuasaan karena yang menggerakkan aksi people power itu adalah kelompok yang ikut sama-sama bersaing sebagai kandidat di dalam Pilpres tersebut.
Hengky mengatakan, KPU adalah sebuah lembaga yang betul-betul independen, kemudian dihargai oleh banyak negara. Juga sudah diberikan semacam penghargaan atau apresiasi oleh banyak negara, karena independensinya.
“Oleh karena itu, aksi people power untuk menganulir sebuah lembaga yang sifatnya independen itu cenderung tidak akan mendapatkan sambutan atau tidak akan di respon oleh dunia. Memang di banyak negara aksi people power ini banyak berhasil, apabila ada dukungan dari banyak negara karena negara yang bersangkutan itu korup, adanya perpecahan di tubuh TNI-Polri, kemudian di tingkat kemiskinannya semakin merata dan pembangunan tidak berjalan,” imbuhnya.
“Namun di era Jokowi ini relatif pembangunan berjalan, terus TNI-Polri saat ini memang sangat solid. Sehingga isu atau aksi people power ini lebih banyak orientasinya kepada ambisi kekuasaan dan cenderung itu tidak akan berhasil,” sambung pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Kabupaten Jayapura ini.
Hengky juga mengatakan, aksi people power ini dari gerakan mana, kalau kelompok yang misalnya dari kelompoknya Prabowo, sekarang saya melihat hanya dari koalisi yang ada bertahan di kubu Prabowo-Sandi atau BPN (Badan Pemenangan Nasional) ini hanya tinggal Partai Gerindra sama PKS (Partai Keadilan Sejahtera) saja.
“Tapi, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyampaikan selamat kepada Jokowi dan juga partai Demokrat sudah melakukan hal yang sama. Jadi, aksi people power ini dari kelompok mana yang mengklaim, kalau dari kelompok (BPN) itu kan PAN dan Demokrat sudah mengakui lalu dari kelompok mana yang mau menganulir keputusan KPU. Inikan menjadi sulit, jadi saya cenderung melihat siapa yang menganulir siapa, sedangkan Demokrat dan PAN sudah menyampaikan selamat kepada duet Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” katanya.
“Sementara yang ada sekarang itu hanya Gerindra dan PKS hanya ikut Gerindra punya kemauan saja. Dan, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa hari ini PKS akan angkat kaki dari koalisi BPN tersebut. Karena di politik itu tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang lestari. Ini bicara kepentingan semuanya. Jadi, agak sulit untuk kita bilang aksi people power akan berhasil atau berbahaya, bagi saya itu biasa-biasa saja,” sambung Hengky.
Hengky menuturkan, Negara ini begitu kuat, TNI-Polri begitu solid dan kesadaran politik masyarakat cukup baik, termasuk koalisi di BPN 02 itu banyak orang-orang cerdas yang sudah mulai menyadari dan tentu saja mereka punya kepentingan untuk 2024 nanti.
“Karena di era Jokowi ini adalah masa terkahir, maka namanya PKS, yang namanya PAN, yang namanya Demokrat itu sudah mulai menghitung untuk 2024. Makanya mereka sudah harus masuk dalam perahu yang sama, kalau mereka keluar dari perahu ini, ya mereka akan 2024 mungkin jug akan di luar pemerintahan,” tuturnya.
Ketika ditanya wartawan apakah LSM Papua Bangkit menolak atau mendukung aksi People Power tersebut, dengan tegas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit menolak People Power atau penggalangan gerakan massa pada tanggal 22 Mei 2019 (besok) yang bertujuan untuk menolak hasil Pemilu 2019 dengan adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Tindakan people power menjadikan preseden buruk dan juga ancaman serius untuk melakukan aksi ketidakpercayaan terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Untuk itu, berikanlah demokrasi berjalan sebagaimana mekanismenya,” kata Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu saat memberikan keterangan kepada pers, di Kedai Kopi Kampoeng, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (20/5/2019) kemarin sore.
“Kemudian berikan KPU untuk tetap menjalankan tugasnya, karena (KPU) itu adalah lembaga independen yang dipercaya oleh negara dan diakui oleh banyak bangsa-bangsa atau banyak negara maupun pemimpin-pemimpin dunia, sehingga demokrasi yang sudah bertumbuh baik dan sudah terbangun ini janganlah kita korbankan untuk satu atau dua kepentingan saja,” tambahnya.
Penggalangan gerakan massa dikhawatirkan menimbulkan kekerasan dan juga aksi anarkis. Terbukti, pengalaman pahit bangsa Indonesia pada tahun 1998 yang melengserkan Soeharto ternyata berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, LSM Papua Bangkit menolak keras perbuatan people power karena kemudaratannya lebih besar.
“Kalau people power ini jelas kami dari LSM Papua Bangkit sangat menolak, bahkan pernyataan di Facebook (fb) LSM Papua Bangkit juga kita sudah sampaikan, bahwa LSM Papua Bangkit menolak dengan keras people power pada tanggal 22 Mei 2019 (besok),” tutup Jokhu. (yurie)
