JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Ketua Umum Garuda Merah Putih Republik Indonesia di Papua, Yonas Nusi menilai aksi 22 Mei yang terjadi di Jakarta pasca pengumunan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan potret kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Kalau tidak menerima keputusan KPU, seharusnya tempuh jalur hukum yang ada. Kirim gugatan ke Mahkamah Konstitusi engan menyiapkan data atau bukti-butkinya. Aksi ini sebuah pelanggaran hukum yang mencederai kehidupan demokrasi Indonesia,” tegas Yonas saat dihubungi di Jayapura, Rabu (22/5/2019).
Ia pun mengungkapkan, adanya gerakan-gerakan oleh beberapa tokoh yang pernah menjadi pejabat negara dan menjerumuskan diri dalam kompromi politik, lalu turut mengacaukan stabilitas negara hari ini di Jakarta.
“Hal ini kalau dibiarkan, maka negara ini pasti akan diatur oleh oknum tersebut. Negara harus tegas, karena konstitusi kita mengamanatkan kalau tidak puas hasil Pemilu untuk menempuh jalur hukum di MK,” ucapnya.
Yonas yang juga anggota Komisi 1 DPR Papua ini juga mendesak aparat penegak hukum segera mengambil sikap tegas untuk membubarkan massa yang melakukan aksi dan meminta pertanggungjawaban oknum yang menggerakan rakyat untuk membuat gaduh.
“Harus diungkap siapa aktor intelektual dibalik aksi 22 Mei ini. Negara tidak boleh membiarkan mereka melakukan kegiatan yang tak bertanggungjawab, seakan-akan mereka yang mengatur proses demokrasi di negara ini. Siapa otaknya harus ditangkap,” pungkas Yonas. ( berti )
