SENTANI, Reportasepapua.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak asset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang dikuasai oleh pihak lain.
Salah satunya adalah, eks Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang setelah adanya Pemekaran Kota Jayapura lalu dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota Jayapura untuk dijadikan Kantor Satpol PP.
“Ada, salah satunya itu bekas Kantor Dinas PU yang samping Mall Jayapura itu, gedung dan tanahnya masih asset Pemkab Jayapura. Karena dulunnya sebelum adanya pemekaran itukan Kabupaten Jayapura” katanya saat ditemui wartawan usai pembukaan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di Hotel Horex, Sentani, Kamis (20/6)
Subhan mengatakan, meski bangunan dan tanahnya sudah digunakan oleh masyarakat setempat tetapi dokumen kepemilikannya masih lengkap dan di pegang oleh pihaknya.
“Secara legal, itu masih asset Kabupaten Jayapura, tapi kalau eksekusi nanti masyarakat juga memiliki dokumen yang sama ya, mau tidak mau jalur hukum akan kita tempuh. Kalau dalam proses hukum di pengadilan itu kita kalah ya, bangunan dan tanah itu milik masyarakat, tapi kalau kita menang ya, mau tidak mau kita minta masyarakat disitu untuk legowo” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Jayapura, Kompol Muhsin Ningkeula yang dihubungi reportasepapua.com mengakui bahwa eks kantor Satpol PP itu adalah asset Pemkab Jayapura yang dipinjam pakai oleh pihaknya.
“Iya, itu memang asetnya Pemkab Jayapura, waktu itu kita pinjam pakai. Cuma di palang sama masyarakat adat, jadi ada kebijakan dari pemerintah untuk kita pindah” singkatnya. (yurie/stela)
